Berdasarkan simpulan sementara dari hasil reses ke Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, Kabupaten Tabalong dan berdasarkan informasi masyarakat tak sedikit lahan pertanian terancam gagal panen karena tertimbun lumpur banjir bandang
Banjarmasin (ANTARA) - Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan Firman Yusi menyatakan bencana banjir yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di provinsi itu sejak pertengahan Januari 2021 menjadi ancaman terhadap suksesnya program ketahanan pangan yang menjadi tekad di wilayah tersebut.

"Berdasarkan simpulan sementara dari hasil reses ke daerah pemilihan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, Kabupaten Tabalong dan berdasarkan informasi masyarakat setempat, tidak sedikit lahan pertanian terancam gagal panen karena tertimbun lumpur banjir bandang," kata  Firman Yusi, yang juga Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalsel di Banjarmasin, Rabu (10/2) 2021.

“Hal tersebut memerlukan penanganan segera, sebab lahan yang telah tertimbun lumpur memerlukan perlakuan khusus agar dapat digunakan kembali untuk pertanian,” tambahnya.

Ia mengatakan normalisasi sungai dan saluran air di kawasan lumbung-lumbung pangan diharapkan mendapat dukungan hingga mampu dilakukan percepatan, termasuk evaluasi dan penanganan drainase di jalan milik provinsi..

Selain pemulihan, petani juga berharap ada perlindungan terhadap produk pertanian lokal, karena mereka sulit bertahan dengan serbuan produk dari luar Kalsel.

"Petani berharap ada usaha-usaha menjamin ketersediaan bibit berkualitas, baik padi maupun hortikultura, kemudahan memperoleh pupuk dan tata niaga yang berpihak kepada petani lokal untuk menjamin kesejahteraan petani,” katanya.

Oleh sebab itu pula, kata dia, masyarakat berharap kehadiran pemerintah provinsi (pemprov) di desa untuk memberikan dukungan nyata.

Pengertian perlunya kehadiran Pemprov hingga desa,katanya, bahwa hal itu bukan berarti Pemprov saat ini tidak benar-benar hadir di masyarakat, akan tetapi perannya agar lebih kuat lagi.

"Apalagi kita tengah menghadapi dampak dari dua bencana, yaitu wabah penyakit COVID-19 dan banjir terbesar yang pernah dialami masyarakat Kalsel,” katanya.

Oleh karena itu, antara lain perlu dukungan pemberdayaan masyarakat dan pemuda desa yang bisa berwujud partisipasi dana dari Pemprov ke desa untuk mendukung aktivitas tersebut.

“Hingga saat ini kontribusi APBD Provinsi Kalsel terhadap pendapatan desa masih nihil. Jika bantuan itu bisa terwujud, tentu akan sangat membantu percepatan pemulihan ekonomi dampak dari dua bencana tersebut,” demikian Firman Yusi.

Baca juga: 2.700 hektare sawah di Kalsel terendam banjir

Baca juga: Mentan bantu ribuan ton benih padi dan itik bagi korban banjir Kalsel

Baca juga: 15 ton logistik bantuan dikirim ACT Sumsel ke Sulbar dan Kalsel

Baca juga: Kalsel sambut antusias rencana cetak sawah BUMN

Pewarta: Imam Hanafi/syamsuddin hasan
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2021