Bansos beras tahap dua di Bogor terdistribusi ke 7 kecamatan

id Beras bansos, kabupaten bogor, jawa barat, ade yasin, bupati bogor

Bupati Bogor Ade Yasin saat mendistribusikan beras bansos secara simbolis di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/M Fikri Setiawan)

Rumpin, Bogor (ANTARA) - Bantuan sosial (bansos) berupa beras untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19 tahap dua di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini sudah terdistribusi ke tujuh kecamatan.

"Kita baru distribusikan bansos ke tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor," ungkap Kepala Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor Nuradi saat dihubungi ANTARA di Bogor, Sabtu.

Tujuh kecamatan tersebut, yaitu Cibinong, Citeureup, Sukaraja, Bojonggede, Babakan Madang dan Gunung Putri, dan Rumpin. Artinya beras yang dipesan dari Perum Bulog itu masih perlu didistribusikan ke 33 kecamatan lainnya.

Ia menyebutkan pendistribusian bantuan tahap dua dilakukan oleh Pemkab Bogor sejak 5 Agustus 2020, dengan peresmian secara simbolis oleh Bupati Bogor di Kantor Kelurahan Ciriung, Cibinong, Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan pendistribusian beras jenis medium yang dibeli dari Perum Bulog seharga Rp10.543 per kilogram itu akan melibatkan anggota TNI-Polri, sama halnya dengan pendistribusian tahap pertama yang dilakukan sejak 29 April 2020.

"Kenapa harus memakai kendaraan dan melibatkan TNI-Polri, karena dengan memanfaatkan ini biaya jadi lebih murah," kata Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor itu.

Baca juga: 10 juta peserta PKH dapat bantuan beras

Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas beras, seperti yang sempat menjadi kegaduhan pada pendistribusian beras bansos tahap pertama.

Ade Yasin menyarankan masyarakat mengembalikan ke pihak kelurahan atau desa jika menerima beras berkualitas buruk, untuk ditukar dengan beras kualitas baik.

Orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu menegaskan bahwa bantuan beras 30 kilogram per keluarga itu beratnya tidak boleh dikurangi, meski dengan alasan dibagi ke keluarga yang tidak tertera di daftar penerima bantuan.

"Tidak boleh dipecah oleh pak lurah atau kades, kecuali ada (izin, red.) dari yang bersangkutan (penerima, red.) sendiri," tuturnya

Baca juga: Bulog buka layanan pengaduan kualitas beras bansos
Baca juga: Bupati Bogor bagikan bansos beras tahap dua

Pewarta : M Fikri Setiawan
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar