Ketua KPU Kota Surakarta Nurul Sutarti, di Solo, Senin, mengatakan anggaran awal Pilkada 2020 Kota Surakarta yang dibiayai melalui APBD sebanyak Rp15 miliar. Sedangkan usulan anggaran tambahan di tengah pandemi COVID-19 yang dibiayai melalui APBN senilai Rp10 miliar sehingga totalnya sekitar Rp25 miliar.
Dari anggaran APBD Kota Surakarta sebanyak Rp15 miliar tersebut dicairkan dalam tiga tahap yakni pertama 2019 sebanyak Rp300 juta, tahap kedua awal 2020 sebanyak Rp5,88 miliar, sehingga totalnya sekitar Rp6,18 miliar.
"Pencairan anggaran Pilkada Surakarta tahap ketiga atau sisanya melalui APBD kini sedang proses pencairan, senilai Rp8,82 miliar. Sisa anggaran ini, paling lambat dapat dicairkan pada tanggal 9 Juli mendatang," kata Nurul.
Baca juga: Mendagri: Anggaran nafasnya pilkada
Baca juga: Mendagri minta pemda segera cairkan anggaran Pilkada 2020
Baca juga: Pemkab Bangka Selatan belum bisa kabulkan tambahan anggaran pilkada
Sementara tambahan anggaran sebanyak Rp10,6 miliar yang dibiayai dari APBN akan digunakan Rp1,6 miliar untuk penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Rp9 miliar untuk pengadaan alat pelindung diri (APD).
Anggaran tambahan KPU di tengah pandemi COVID-19 tersebut sudah cair pada akhir Juni 2020, sebanyak Rp1,98 miliar, tetapi sekitar Rp75 juta di antaranya, belum bisa dicairkan.
"KPU Surakarta kini sudah mencairkan anggaran baik dari APBD maupun APBN masing-masing Rp6,18 miliar dan Rp1,98 miliar sehingga totalnya Rp8,16 miliar," kata Nurul.
Saat ini KPU Surakarta tengah melaksanakan tahapan verifikasi faktual (verfak) syarat dukungan calon perseorangan dan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih tetap (DPT).
Menurut Nurul kegiatan verifikasi diperkirakan tanggal 11 Juli sudah selesai, kemudian hasilnya direkap di tingkat kecamatan. Hasil verfak paling lambat tanggal 21 Juli di tingkat kota untuk mengetahui apakah ada perbaikan hasil verifikasi dari bakal calon perseorangan.
"Realisasi kegiatan verfak bakal calon perseorangan pasangan Bagyo Wahyono-F.X. Supardjo (Bajo) hingga sekarang sudah lebih dari 50 persen," katanya.
Selain itu, kata Nurul, PPDP setelah dibentuk langsung dilakukan bimbingan teknis (bimtek). Sedangkan, kegiatan coklit data pemilih dilaksanakan mulai 15 Juli mendatang.
KPU Kota Surakarta juga membagikan APD untuk petugas di lapangan. APD sangat penting bagi petugas verifikator dan PPDP di lapangan, sesuai protokol kesehatan COVID-19.
"Setiap petugas verifikasi harus menggunakan masker, pelindung wajah dan hand sanitizer guna mencegah penularan COVID-19," katanya.
Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
