Surabaya (ANTARA) - Direktur Utama RSUD dr Soetomo Surabaya dr Joni Wahyuhadi menyebutkan selama ini hubungan antara RSUD dr Soetomo dengan Pemerintah Kota Surabaya baik-baik saja, terutama dalam rangka koordinasi penanganan COVID-19.

"RSUD dr Soetomo selama ini selalu menerima Pemkot Surabaya dengan baik dan tangan terbuka. Sebelumnya koordinasi juga telah dilakukan di ruang rapat RSUD dr Soetomo, khususnya terkait permasalahan COVID-19 dan tracing," ujarnya di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Senin (29/6) malam.

Selain itu, setiap sore pihaknya selalu melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan 37 daerah lainnya terkait data penyebaran COVID-19 untuk melakukan verifikasi data yang disampaikan Kementerian Kesehatan RI.

Baca juga: Wali Kota Surabaya sujud saat audiensi dengan IDI dan Persi

Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan Pemkot Surabaya tidak memiliki akses untuk berkomunikasi dengan RSUD dr Soetomo yang berada di bawah kewenangan Pemprov Jatim.

Risma bahkan melakukan sujud dua kali saat audiensi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jawa Timur terkait penanganan COVID-19 di Balai Kota Surabaya pada Senin siang.

Kejadian tersebut berawal dari salah satu dokter di RSUD dr Soetomo yang mengeluhkan banyak rumah sakit penuh dan banyak warga Surabaya tidak menaati protokol kesehatan.

Baca juga: Dinkes Surabaya bantah tak koordinasi dengan rumah sakit soal COVID-19

Wali Kota Risma juga menjelaskan sudah berusaha menjalin komunikasi dengan pihak RSUD dr Soetomo, namun ketika hendak mengirimkan bantuan alat pelindung diri (APD), pihak rumah sakit menolaknya.

Menurut dr Joni, pihaknya bukan menolak bantuan APD dari Pemkot Surabaya, tetapi APD di RSUD dr Soetomo masih ada dan lebih baik digunakan untuk rumah sakit lain yang memang masih membutuhkan.

"Nanti kalau diterima, kami dipikir serakah. Kami tidak ingin banyak-banyak, karena menyimpan di gudang terlalu banyak juga tidak baik dan berisiko. Ada juga yang mau menyumbang uang, kami tidak terima, karena memang tidak boleh," ucapnya.

Baca juga: Gugus Tugas Jatim: 72,9 persen pasien di RS Lapangan Surabaya sembuh

Secara pribadi, dr Joni juga mengaku menghormati Tri Rismaharini sebagai wali kota, terlebih ia juga beridentitas sebagai warga Surabaya.

"KTP saya juga Surabaya lho. Kalau saya telepon Ibu Wali Kota kan tidak mungkin, sebab saya rakyat biasa. Kecuali, ajudan Ibu Wali Kota menelepon saya, baru saya berani bicara di telepon. Tapi yang pasti hubungan selama ini baik dan saya sangat menghargai beliau," katanya.

Pewarta: Fiqih Arfani
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2020