PPDB 2020 libatkan sekolah swasta

id penerimaan peserta didik baru, PPDB 2020, PPDB 2020 melibatkan sekolah swasta,Hamid Muhammad

Dokumentasi - Penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP Negeri di Kota Yogyakarta. (ANTARA/Eka AR)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 melibatkan sekolah swasta yang ada di zona tersebut.

"Kalau dulu memang sekolah swasta tidak dimasukkan dalam PPDB. Kebijakannya tergantung Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing," ujar Plt Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Hamid Muhammad, dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan dilibatkannya sekolah swasta tersebut bertujuan agar pemerintah daerah tidak mengeluh kekurangan daya tampung untuk sekolah negeri pada saat PPDB, dan dijadikan alasan untuk pembangunan sekolah baru.

Padahal, di zona tersebut terdapat banyak sekolah swasta yang justru kekurangan murid. Oleh karena itu, untuk zona yang penduduknya padat maka diharapkan dapat berkolaborasi dengan sekolah swasta.

"Saya kira metode ini sudah diselenggarakan di Bandung maupun Surabaya," kata dia.

Baca juga: Kemendikbud dorong pelaksanaan PPDB secara daring

Baca juga: Pemkot Batam tegaskan pendaftaran siswa baru secara daring


Dalam Permendikbud 44/2019 disebutkan jika daya tampung zonasi yang sama tidak tersedia, maka peserta didik dapat disalurkan ke sekolah lain dalam zonasi terdekat, dan dapat melibatkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan pemerintah daerah.

Kemudian, jika daya tampung untuk jalur afirmasi atau jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.

Selanjutnya, jika daya tampung untuk jalur prestasi tidak mencukupi maka seleksi dilakukan dengan penentuan pemeringkatan nilai prestasi oleh sekolah.

Kemendikbud mendorong agar PPDB diselenggarakan secara daring dikarenakan pandemi COVID-19. Persentase PPDB 2020 yakni zonasi (minimal 50 persen), afirmasi (paling sedikit 15 persen), perpindahan tugas orang tua (paling banyak 5 persen), dan prestasi (sisa kuota ketiga jalur).*

Baca juga: KPAI dorong seluruh dinas pendidikan buat Juknis pelaksanaan PPDB 2020

Baca juga: KPAI ingatkan banyak daerah belum keluarkan juknis PPDB saat pandemi

 

Pewarta : Indriani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2020

Komentar