"Yang pasti DKI harus segera melaksanakan apa yang sudah disetujui oleh Menkes tersebut. Kalau bisa hari ini," kata Politisi NasDem, Willy Aditya, di Jakarta, Selasa.
Dia meminta agar Anies dan tim tidak lagi menunda-nunda barang yang sudah di tangan. Jarak dari PP ke Permen sudah memakan waktu yang cukup lama.
Baca juga: Menkes tetapkan PSBB di DKI Jakarta
Baca juga: Legislator puji langkah penetapan PSBB DKI Jakarta
Baca juga: Ombudsman Jakarta tunggu aturan teknis PSBB DKI
Saat ini pengajuan DKI sudah disetujui oleh pejabat yg berwenang, yakni Menkes, maka segera berlakukan ketegori-kategori PSBB yang akan diterapkan di Jakarta.
"Ini sudah terlalu lama. Saya harap Pak Anies bisa cepat mengeksekusinya sesegera mungkin. Toh, sejak pengajuan, DKI pasti sudah menghitung apa-apa saja yang akan diterapkan. Jadi dalam hemat saya, PSBB di DKI harus bisa diterapkan sesegera mungkin," ujar Willy.
Anggota Komisi I DPR RI ini menyebutkan, karena ini skala besar, maka Pemprov DKI harus bisa memperjelas pembatasan yang sudah berlangsung sejauh ini, baik menambah skala waktu maupun derajat ketetapannya.
"Misalnya, libur sekolah harus diperpanjang lagi. 'Work from home' (WFH) harus sudah menjadi perintah atau kewajiban bagi seluruh perkantoran di DKI. Pemprov sudah harus menyiapkan segala konsekuensi terkait dengan kewajiban ini. Termasuk jika ada yang melanggarnya," paparnya.
Angkutan publik juga harus diatur sedemikian rupa sehingga tetap terjadi "physical distancing" di dalamnya, entah itu MRT, TransJakarta, KRL dan lainnya.
Baca juga: Jakarta sah berstatus PSBB, ini tanggapan Gojek
Baca juga: Pakar sarankan pemerintah tetapkan PSBB agresif berskala nasional
Kendati demikian, Willy tetap menganjurkan agar jumlah armada dan waktu operasi tetap seperti biasa, tetapi ada jarak fisik antarpenumpang di dalamnya.
Selain itu, DKI bisa mengajukan inisiatif agar di dalam angkutan umum antarkota antarprovinsi bisa diterapkan "physical distancing" bila larangan mudik tidak bisa diterapkan oleh Pemprov DKI.
"Jika bisa, lebih bagus jika mudik dilarang untuk sementara waktu," imbuhnya.
Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem ini menekankan agar Pemprov DKI memberi perhatian lebih terhadap pasar tradisional.
"Saya kira Pemprov DKI harus segera merumuskan bagaimana agar meskipun pasar tetap buka, namun physical distancing terjadi. Terutama pasar tradisional. Kalau pasar swalayan relatif lebih bisa dan longgar. Pasar tradisional ini yang perlu perhatian khusus agar tidak malah menjadi ruang penularan secara masif," ucapnya.
Untuk kebutuhan tersebut, Pemprov DKI juga harus bisa bekerja sama dan mengoptimalkan tenaga keamanan yang ada.
"Jangan lupakan TNI. Optimalkan mereka. TNI punya apa yang disebut operasi militer selain perang (OMSP). Di momen seperti inilah OMSP bisa dioptimalkan," tuturnya.
Sosialisasi atas pemberlakuan PSBB, tambah Willy, harus menjadi aspek yang diperhatikan oleh Pemprov agar semua warga DKI tahu dan paham mengapa ada PSBB dan apa saja konsekuensinya jika terjadi pelanggaran terhadapnya.
"Menurut saya, itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemprov DKI," katanya.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
