Berikut sejumlah berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca hari ini:
Mahfud: Penataran P4 dihidupkan lagi dengan format baru
Penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) akan dihidupkan lagi dengan format yang baru, kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.
"Dahulu, sebelum saya meninggalkan BPIP itu sudah ada keputusan kita akan menciptakan penataran-penataran. Jadi, itu sudah dimulai," kata Mahfud MD di Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
Komnas Anak: Pemulangan anak eks ISIS butuh asesmen
Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak RI, Arist Merdeka Sirait mengatakan rencana pemulangan anak-anak eks ISIS membutuhkan asesmen atau kajian mendalam untuk mengetahui sejauh mana mereka dilibatkan atau ditanamkan paham-paham radikal.
"Kalaupun memang terjadi pemulangan, maka harus ada asesmen atau harus dipilah sejauh mana anak-anak ditanamkan atau tidak paham radikal," katanya di Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
Mahfud MD terima dokumen daftar tahanan politik di Papua dari BEM UI
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menerima dokumen berisi daftar nama-nama korban tewas dan tahanan politik di Papua dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).
"Tadi saya terima dokumen dari BEM UI yang katanya daftar tahanan atau korban pelanggaran, itu saya terima," ujar Mahfud MD usai menghadiri diskusi di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin.
Selengkapnya di sini
Delapan kandidat pilkada di Jateng berpeluang dapat rekomendasi PDIP
Delapan bakal pasangan calon kepala daerah di Jawa Tengah berpeluang besar mendapat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan yang akan diumumkan secara bertahap di Jakarta, Rabu (19/2).
"Delapan paslon Pilkada 2020 di Jateng telah dipanggil DPP PDIP di Jakarta, Minggu (16/2), dalam rangka konsolidasi organisasi persiapan Pilkada Serentak 2020 dan komitmen calon kepala daerah," kata Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng Bambang Kusriyanto di Semarang, Senin.
Selengkapnya di sini
Pramono Anung klarifikasi soal keangkeran Kediri untuk Presiden Jokowi
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklarifikasi soal pernyataannya yang mengatakan bahwa Kediri adalah wilayah yang "wingit" atau angker bagi seorang Presiden, termasuk Presiden RI Joko Widodo.
"Kalau Bapak Presiden, saya sebagai pembantu Presiden tentunya akan menyampaikan kepada beliau untuk tidak datang. Ini kata-kata ini, untuk tidak datang, ya, karena beliau tidak diundang. Mana mau datang? Kemudian waktu di-framing beritanya Jokowi takut ke Kediri, 'kan kita tahu bahwa Presiden kita ini tidak takut ke mana-mana," kata Pramono di lingkungan Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.
Selengkapnya di sini
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020
