Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik Nation State Institute Indonesia (NSI Indonesia) Yandi Hermawandi mengatakan, bila Gerindra bergabung ke dalam pemerintah, maka dapat berperan menjadi koalisi-kritis, dan mewarnai kebijakan pemerintah, meskipun oposisi di Parlemen akan berkurang.

"Gerindra masih bisa menjalankan politik koalisi-kritis. Sesuai ide-ide Prabowo ketika kampanye, beliau dan Gerindra akan kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat seperti kebijakan impor dan pinjaman luar negeri," katanya di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Prabowo Subianto akan temui Cak Imin malam ini

Baca juga: Restui merapat ke koalisi, Cak Imin: istilahnya "makmum masbuk"

Baca juga: Prabowo beserta jajaran tiba di DPP Golkar


Ia berharap, meskipun Gerindra masuk pemerintahan, suara-suara klritis terhadap pemerintah tetap kuat, dan memastikan kebijakan pemerintah pro rakyat.

Ia mengatakan, sinyal kuat masuknya Gerindra ke pemerintahan dapat dilihat dari pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo dengan Presiden Jokowi, dan diikuti dengan sejumlah safari politik ke partai-partai koalisi Jokowi.

"Jika koalisi pemerintah hari-hari belakangan terasa membuka lebar pintu untuk Gerindra bergabung, ini karena stabilitas politik menjadi pertimbangan dan agenda utama koalisi pemerintah untuk 5 tahun ini," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo dalam beberapa waktu ini melakukan safari politik ke sejumlah partai politik koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Prabowo memulai safari politik seusai diterima oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada Jumat (11/10).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Prabowo selain membahas masalah-masalah kebangsaan juga membahas kemungkinan Partai Gerindra masuk dalam koalisi pendukung pemerintah.

Usai pertemuan tersebut, Prabowo secara berturut-turut melakukan safari politik ke Partai Nasdem (13/10), PKB (14/10) dan Partai Golkar (15/10).

Pewarta: M Arief Iskandar
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019