"Serangan siber pada pemilu mulai banyak sejak 2014, 2014 serangan itu banyak menuju KPU sedangkan yang bersifat personal itu sedikit sekali," kata Arief Budiman pada kegiatan Konsolidasi Nasional KPU 2019 dan peluncuran Pilkada 2020, di Jakarta, Senin.
Kemudian, tren serangan siber itu berubah pada Pemilu 2019, sebagian besar dari lebih 5.000 serangan yang tercatat ditujukan kepada personal penyelenggara KPU.
Baca juga: BSSN tangani 28,8 juta serangan server KPU
"Ini yang perlu kita waspadai pada Pilkada 2020, ada perubahan kultur dalam aktivitas penyelenggaraan pemilu kita, dan cara merespon pemilu pada era teknologi informasi ini," kata dia.
Arief Budiman meminta penyelenggara daerah agar siap menghadapi potensi serangan siber tersebut selama tahapan penyelenggaraan Pilkada 2020 berlangsung.
Baca juga: KPU mesti gandeng BSSN amankan real-count dari serangan siber
Setidaknya kata dia ada tiga cara menangkal serangan siber khususnya yang menyerang KPU dengan informasi hoaks, yakni dengan meningkatkan transparansi, akurasi dan kecepatan.
"Transparansi harus didukung oleh teknologi informasi dan kecepatan informasi itu sampai ke publik, semakin cepat semakin efektif menekan hoaks," ujarnya.
KPU pada 21-24 September 2019 menggelar kegiatan Konsolidasi Nasional untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan, dan peluncuran secara resmi tahapan Pilkada serentak 2020.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
