
KPU Sahkan Rekapitulasi Suara Sumbar

Padang, (Antara) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan rekapitulasi penghitungan suara pileg untuk Provinsi Sumatera Barat (Sumbar). "Meskipun diwarnai sedikit perdebatan soal dugaan penggelembungan suara di Kabupaten Pasaman Barat, akhirnya KPU mengesahkan rekapitusalasi penghitungan suara Pemilu Legislatif (Pileg) untuk Provinsi Sumbar," kata Ketua KPU Sumbar, Amnasmen yang masih berada di Jakarta ketika dihubungi dari Padang, Selasa. Ia menjelaskan pengesahan itu dilakukan KPU setelah sejumlah KPU provinsi seperti DKI, Bali Bengkulu dan Sumbar menghadiri rapat pleno penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi di KPU. "Syukur Alhamdulillah, untuk Sumbar proses pengesahan rekapitulasinya tidak bermasalah dan dapat diterima oleh KPU. Ini beda dengan KPU DKI dan Bengkulu yang terpaksa ditunda pengesahaannya oleh KPU karena ada salah dalam pengetikan, ungkapnya. Apa yang sudah dilaksanakan KPU kabupaten/kota di Sumbar cukup mendapat apresiasi dari KPU RI. Sebab apa yang mereka lakukan itu tidak lain untuk menyelenggarakan sebuah proses demokrasi di Sumbar. "Meski begitu, tidak menampik bahwa sebelum semua itu disahkan KPU RI, memang ada sedikit perdebatan yang muncul, yakni menyangkut masalah di Pasaman Barat dan juga Mentawai. Tapi, lanjutnya, permasalahan itu dapat selesaikan," katanya. Untuk masalah yang terjadi di Pasaman Barat dan juga Mentawai, lanjutnya sebenarnya sudah ditangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). "Kami tinggal tunggu bagaimana hasilnya nanti," kata mantan Ketua KPU Kota Solok itu. Ia mengatakan, hasil rekap suara yang disahkan untuk daerah Pemilihan (dapil) Sumbar I, meliputi Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang. Untuk dapil ini diperebutkan delapan kursi DPR. "Sedangkan untuk dapil II Sumbar meliputi Pariaman, Kabupaten Padangpariaman, Pasaman Barat, Pasaman, Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Lima Puluh Kota, memperebutkan sebanyak enam kursi DPR-RI," katanya. Ia menjelaskan berdasarkan hasil perolehan suara partai yang kami bacakan pada rapat pleno nasional di KPU pusat, menunjukkan perolehan tertinggi diraih Partai Golkar sebanyak 251.511 suara. Diikuti Partai Gerindra (153.689), PAN (150.297). "Selanjutnya Partai Demokrat (143.703), Partai Nasdem (136.060). Kemudian PPP (114.123), PKS (111.750), PDIP (103.069), Partai Hanura (84.626), PKB (40.408), PBB (40.408), dan PKPI (18.180)," katanya. Dari jumlah suara sah sementara itu, lanjutnya, hanya suara Partai Golkar yang menyentuh angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). "Dari 1.289.236 suara sah partai politik (parpol) yang diprediksi lolos ambang batas parlemen dibagi delapan kursi di dapil Sumbar I sebanyak 161.154,5 suara," ungkapnya. Sementara itu Koordinator Divisi Penindakan dan Pelaporan Bawaslu Sumbar Aermadepa menyatakan Bawaslu Sumbar baru menerima laporan pengaduan dari sembilan parpol pascapenetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. "Berdasarkan laporan dari staf Bawaslu, ada sembilan parpol melaporkan dugaan kecurangan dan tindak pidana Pemilu di Mentawai," katanya yang mengikuti proses penetapan rekapitulasi nasional di Jakarta. Ia menjelaskan sembilan parpol peserta pemilu yang melaporkan yakni NasDem, PKB, PDI-P, Golkar, Demokrat, PPP, Hanura dan PKPI. "Ada 16 poin banyaknya laporan yang diberikan parpol, antara lain tentang politik uang, gaji Kelompok Pemungutan Suara (KPPS) yang tidak dibayar, laporan pelapor ke Panwaslu Mentawai yang tidak ditanggapi, dan lain sebagainya," katanya. Bawaslu Sumbar berencana akan mengklarifikasi atau menindaklanjuti laporan tersebut Kamis (1/5) setelah pulang dari Jakarta. "Pihaknya akan memanggil satu persatu parpol yang melaporkan tersebut untuk dimintai klarifikasi terkait laporan tersebut," ungkapnya. (*/zon)
Pewarta:
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
