Dirjen PHU Tinjau Lahan untuk "Islamic Centre"

id Dirjen PHU Tinjau Lahan untuk "Islamic Centre"

Dirjen PHU Tinjau Lahan untuk "Islamic Centre"

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Anggito Abimanyu (kanan) didampingi Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni (tengah) sedang melihat proposal pembangunan Islamic Centre, Kamis (24/4). (antarasumbar/fae)

Padangpariaman, (Antara) - Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia Anggito Abimanyu melakukan kunjungan kerja ke Padangpariaman dalam rangka meninjau lahan pembangunan "Islamic Centre", Kamis. Lahan seluas 10 hektare yang bertempat di Nagari Sungai Buluh, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padangpariaman itu sudah menjadi milik Kementerian Agama semenjak tahun 2000. "Tanah ini sudah menjadi milik Kementerian Agama RI dibuktikan dengan sertifikat tanah atas nama Kementrian Agama. Jadi memang kewajiban bagi kami untuk memanfaatkannya," kata dia yang didampingi oleh Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni. Pembangunan "Islamic Centre" yang akan dimulai pada tahun 2015 diperkirakan menghabiskan anggaran Rp500 miliar lebih, hal ini terlihat dari proposal yang diajukan oleh Pemerintahan Padangpariaman kepada Kementerian Agama RI. Dalam kunjungan kerjanya, Anggito mengatakan lahan yang ada akan dikembangkan menjadi pusat kegiatan keagamaan yang terdiri dari asrama haji, hotel syariah, bank syariah, mall dan pusat-pusat keagamaan lainnya. Lebih lanjut ia mengatakan pembangunan "Islamic Centre" ini tidak akan dipikul sendiri oleh pemerintah pusat. Namun, akan bekerja sama dengan Pemkab Padangpariaman dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat. "Kita akan koordinasikan anggaran biayanya dengan Bupati dan Gubernur berapa bisa mereka menganggarkan untuk kebutuhan pembangunan Islamic Centre ini, selebihnya baru ditanggung pemerintah pusat," kata dia. Selanjutnya ia mengatakan bahwa pemerintah pusat sudah menganggarkan biaya pembangunan pada tahun anggaran 2015. Namun menurutnya tidak bisa dianggarkan pada tahun itu saja, melainkan akan dianggarkan secara bertahap dua sampai tiga tahun mendatang. Ia juga menyebutkan semua pembangunan yang sifatnya sosial dan kemasyarakatan itu akan ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, pembangunan yang bersifat komersial akan menggandeng pihak swasta. "Pembangunan sosial dan kemasyarakatan itu akan ditanggung oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun untuk pembangunan yang sifatnya ekonomi seperti bank, mall kita akan lakukan kerja sama dengan pihak swasta," kata dia. Menanggapi hal ini, Bupati Padangpariaman, Ali Mukhni mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Agama yang telah merespon dengan baik usulan pembangunan "Islamic Centre" di lingkungan pemerintahannya. Ia mengatakan pembangunan asrama haji yang ada di dalam "Islamic Centre" nantinya berkapasitas lebih besar dari asrama haji yang ada di Tabing, Padang sekarang. Ia berharap bisa selesai pada tahun 2017. "Kami akan sharing dan jalin komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat, semoga tahun 2017 jamaah haji sudah bisa berangkat dari sini," kata dia. (*/mg)