Mensos: Nilai Kearifan Lokal Dorong Keserasian Sosial
Salim Segaf Al Jufri
Padang, (Antara) - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri mengatakan nilai-nilai kearifan lokal dapat mendorong keserasian sosial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Keragaman Indonesia adalah modal untuk membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan sosial (kesos) masyarakat," kata Salim Segaf Al Jufri di Padang, Selasa.
Ia menjelaskan, kebijakan suatu pembangunan harus dipertahanakan, terutama yang tidak semata mengejar pertumbuhan, melainkan terpadu dan komprehensif mendorong terwujudnya kesejahteraan bangsa dengan nilai-nilai kearifan lokal.
"Amanat Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yakni tentang berbagai pembangunan kesejahteraan sosial yang difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana atau korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, serta permasalahan sosial lain akibat dampak negatif perkembangan global," ujarnya.
Kearifan lokal mampu menjadi perekat bangsa di mana di dalamnya terdapat nilai dan tatanan yang dihormati dan dijadikan acuan oleh masyarakat Indonesia yang majemuk tersebut.
Di tengah masyarakat yang majemuk itu pula, selain dibutuhkan nilai-nilai kearifan lokal, juga harus ditanamkan semangat kebersamaan dan kesektiakawanan sosial sebagai bentuk dari keserasian sosial.
"Keserasian sosial di tengah masyarakat adalah jawaban di tengah permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks dan tuntutan keadilan di semua sektor, sekaligus melindungi hak asasi manusia," ungkap Salim Segaf Al Jufri.
Ia mengatakan, sekarang ini dibutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang andal untuk mewujudkan keserasian sosial berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal.
Kementerian Sosial (Kemensos) mendorong dalam Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) atau One Stop Services dengan jangkauan bagi seluruh warga yang mengalami masalah kesos.
"Tahun lalu, Pandu Gempita ditetapkan di lima kabupaten/kota di Indonesia sebagai lokasi pilot project, yaitu Kota Payakumbuh, Kota Sukabumi, Kabupaten Sragen, Kabupaten Berau serta Kabupaten Bantaeng," katanya.
Ia menjelaskan, dalam unit Pandu Gempita, diintegrasikan pemberian pelayanan sosial kepada penduduk miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara terpadu, yang mencakup pelayanan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Sosial Ekonomi, dan Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha serta Relawan Sosial.
"Dalam penanggulangan kemiskinan, didukung oleh perkembangan Program Keluarga Harapan (PKH). PKH sebagai salah satu bentuk kebijakan dan program perlindungan sosial yang pelaksanaannya dimulai pada 2007 telah memperlihatkan hasil menggembirakan," ujarnya.
Hingga 2013, PKH telah menjangkau 2,4 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tersebar di 334 Kabupaten/Kota dan 2.843 Kecamatan didukung oleh 11.132 tenaga Pendamping di seluruh Indonesia.
"Namun tahun ini, PKH ditargetkan menjangkau 3,4 juta RTSM yang tersebar di 497 kabupaten/kota dan 3.342 kecamatan dan didukung 14.432 tenaga pendamping," ungkap Salim Segaf Al Jufri.
Ia menambahkan, program yang sudah berjalan sejak enam tahun lalu itu, mampu menurunkan angka kemiskinan sebanyak 16 persen.
"Kami berupaya bagaimana supaya kesehatan maupun pendidikan keluarga itu semakin meningkat," katanya. (*/sun)
