KPAI: Pendidikan Politik Perlu Tapi Bukan Praktis

Jakarta, (Antara) - Wakil Ketua I Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Budiharjo mengatakan pendidikan politik perlu bagi generasi muda untuk membentuk pengembangan karakter asalkan bukan politik praktis. "Generasi muda, termasuk siswa SMA perlu mendapatkan pendidikan politik untuk memahami kehidupan berbangsa dan bernegara sedini mungkin," kata Budiharjo di Jakarta, Selasa. Karena itu, dia menyayangkan adanya soal tentang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam UN bahasa Indonesia pada Senin (14/4), apalagi diduga ada kepentingan politik dibalik kejadian itu. Budiharjo mengatakan anak-anak tidak boleh dieksploitasi secara politik. Karena itu, KPAI juga bereaksi keras ketika ada kampanye yang mengeksploitasi anak-anak. "Kalau terbukti ada eksploitasi politik terhadap anak-anak dalam kasus soal UN itu, KPAI akan masuk. Saat ini kami masih menunggu klarifikasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," tuturnya. Budi mengatakan soal mengenai tokoh tertentu dalam UN tidak menjadi masalah asalkan komprehensif dan tidak tunggal. Banyak tokoh dalam sejarah Indonesia yang layak masuk dalam soal UN. Masalahnya, kata Budi, soal dalam UN bahasa Indonesia yang diujikan Senin (14/4) hanya mencantumkan tokoh Jokowi, tidak ada tokoh lain. "Kalau walikota atau gubernur terbaik kan Indonesia juga tidak hanya satu. Apalagi momennya juga setelah pemilihan legislatif menjelang pemilihan presiden," katanya. Sebelumnya, soal mengenai Gubernur DKI Jakarta yang menjadi bakal calon presiden PDI Perjuangan muncul dalam UN SMA mata pelajaran bahasa Indonesia. Soal tersebut menuliskan peran Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dan penghargaan yang pernah diraih serta kendala yang dihadapi saat menjabat. Soal cerita itu menanyakan keteladanan yang dilakukan dan permasalahan yang dihadapi Jokowi. (*/sun)