Survei: PDIP Dinilai Berkomitmen Jamin Kebebasan Beragama

Jakarta, (Antara) - Hasil survei Setara Institute terhadap 100 korban pelanggaran kebebasan berkeyakinan dan beragama di Indonesia menyebutkan PDI Perjuangan sebagai partai politik peserta Pemilu 2014 yang berkomitmen memperjuangkan penjaminan hal tersebut. "PDI Perjuangan dinilai paling konsisten dan berkomitmen dalam mendukung kebebasan berkeyakinan dan beragama di Indonesia, itu didukung oleh 68 persen responden yang berasal dari korban," kata Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos dalam paparan hasil survei bertajuk "Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, Pemilu dan Kepemimpinan Nasional" di Jakarta, Selasa. Selain dianggap memiliki komitmen terhadap kebebasan berkeyakinan dan beragama, sebanyak 72 persen responden juga menilai PDI Perjuangan sebagai parpol yang memiliki kerangka kebijakan untuk mendukung isu tersebut. Bonar berpendapat bahwa banyaknya responden yang meyakini PDI Perjuangan memiliki komitmen terhadap kebebasan berkeyakinan dan beragama tidak lepas dari keberadaan beberapa kader yang memang aktif sebagai pegiat pendukung isu tersebut. "PDI Perjuangan dinilai toleran mungkin karena keberadaan beberapa individu di dalam partai tersebut. Misalnya, Eva Kusuma Sundari yang memang kerap angkat suara soal kebebasan beragama," katanya. Akan tetapi, Bonar secara pribadi masih mempertanyakan apakah penilaian tersebut dapat berlaku secara umum untuk seluruh kader PDI Perjuangan. "Kalau ditanya apakah setiap kadernya memang mendukung isu ini, harus dilihat lagi, ditelaah lebih jauh," ujarnya. "Kalau PDI Perjuangan secara institusi mengharuskan kadernya meyakini isu kebebasan berkeyakinan dan beragama, seharusnya selama 10 tahun terakhir mereka berjuang untuk produk undang-undang yang menjamin itu di parlemen," kata Bonar menambahkan. Sementara itu, hasil survei memperlihatkan bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipercaya 6 persen responden memiliki komitmen untuk mendukung isu kebebasan berkeyakinan dan beragama. Partai Golongan Karya (Golkar) hanya mendapat 4 persen, Partai Demokrat 3 persen, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) serta Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 2 persen, dan sisanya 1 persen bagi Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Partai Amanat Nasional (PAN). Urusan kerangka kebijakan penjaminan kebebasan berkeyakinan dan beragama, Gerindra dan Nasdem berbagi 5 persen suara responden, 4 persen bagi PKB, 3 persen bagi Golkar, Demokrat, dan Hanura, serta 1 persen bagi PBB, PPP, dan PAN. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak dipercaya oleh satu orang responden pun memiliki komitmen terhadap isu kebebasan berkeyakinan dan beragama ataupun kerangka kebijakan yang mengarah pada penjaminan atas hal tersebut. Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan bahwa selama masa kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 2014 yang tengah berlangsung sejak 16 Maret lalu, belum ada calon anggota legislatif maupun parpol peserta pemilu yang menyentuh isu kebebasan berkeyakinan dan beragama. "Isu kebebasan berkeyakinan dan beragama ini kerap tidak mendapat perhatian, dianggap kurang 'seksi' sebagai jualan kampanye sehingga tidak ada parpol atau caleg yang mengangkatnya selama masa kampanye," katanya. Hadir pula dalam paparan tersebut sebagai pembicara, yakni Pimpinan Jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia Bekasi Pendeta Palti Panjaitan dan Sekretaris Presidium Badan Kerja Sama Organisasi-Organisasi Kepercayaan (BKOK) Dian Yenni Cahyani. (*/jno)