Walhi: Tingkatkan Pendidikan Politik Pilih Pemimpin Prolingkungan

Jakarta, (Antara) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia menginginkan berbagai pihak meningkatkan pendidikan politik guna menyebarkan kesadaran kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar-benar menerapkan kebijakan prolingkungan hidup. "Melalui pendidikan-pendidikan politik yang dilakukan akan membangun sebuah kesadaran kritis di tingkat rakyat untuk secara kritis menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2014 untuk tidak memilih pemimpin ke depan yang menjadi pelaku perusak lingkungan hidup," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Abetnego Tarigan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Walhi mengajak warga negara untuk memutus rantai penguasa politik yang sekaligus penguasa ekonomi yang selama ini telah melahirkan berbagai konflik lingkungan hidup dan sumber daya alam-agraria yang berujung pada bencana ekologis. Berbagai bencana itu, ujar dia, termasuk di dalamnya persoalan kemiskinan yang dialami oleh rakyat akibat pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang timpang, salah satunya dengan menentukan hak politiknya secara kritis guna memastikan agenda penyelamatan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan. LSM tersebut juga telah mengeluarkan deklarasi platform politik lingkungan dan menggelar Konsultasi Nasional Lingkungan Hidup (KNLH). Ajang yang dihadiri oleh WALHI daerah di 27 Provinsi itu merupakan agenda tahunan keorganisasian untuk mengeluarkan berbagai keputusan dan kebijakan organisasi, termasuk salah satunya terkait dengan rekomendasi politik organisasi jelang Pemilu 2014. "Walhi akan terus mengkonsolidasikan dirinya dan menggandeng gerakan lingkungan hidup dan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk memastikan pemilu 2014 yang akan datang bersih dari pelaku perusak lingkungan hidup," kata Abetnego Tarigan. Sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI Bobby Adityo Rizaldy menginginkan isu lingkungan hidup menjadi perhatian utama bagi pembuatan kebijakan antara lain karena kerusakan lingkungan di Indonesia yang dinilai telah mengkhawatirkan. "Isu lingkungan hidup belum menjadi agenda utama khususnya soal kompetensi, kepemimpinan, komitmen, dan integritas para caleg dalam mengedepankan masalah lingkungan hidup," kata Bobby Adityo Rizaldy di Jakarta, Rabu (12/3). Menurut Bobby, menyitir hasil riset Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), disebutkan hanya sekitar 7 persen calon legislatif (caleg) yang memahami persoalan lingkungan hidup. Dari aspek kompetensi, lanjutnya, hanya 1,8 persen caleg yang memiliki kompetensi di bidang lingkungan hidup. Sedangkan sebanyak 1,1 persen (75 orang) juga diketahui memiliki pengalaman kepemimpinan di organisasi yang berjuang untuk lingkungan hidup atau organisasi sosial. Selanjutnya dari segi komitmen, terdapat 13 persen caleg berkomitmen terhadap lingkungan hidup yang bersih dan adil, serta hanya 9 persen caleg yang memiliki integritas terhadap isu lingkungan hidup. "Artinya, rata-rata caleg yang memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap lingkungan hidup, hanya berkisar di bawah 10 persen," ujarnya.(*/sun)