Parpol harus Jalankan Pendidikan Politik Kurangi Golput

Jakarta, (Antara) - Berbagai partai politik harus bisa menjalankan perannya yang baik dan benar dalam memberikan pendidikan politik kepada para pemilih dengan tujuan guna mengurangi angka golput ("golongan putih") yang semakin mencemaskan. "Menanggapi isu masifnya gerakan-gerakan kampanye golput atau kampanye untuk tidak memilih, Partai Golkar menyatakan bahwa saat ini justru fungsi pendidikan politik sebuah partai politik harus dipertanggungjawabkan," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golakr Nurul Arifin di Jakarta, Selasa. Menurut dia, meningkatnya tren pemilih yang tidak mau memilih atau golput seharusnya membuat partai politik diuji guna lebih konsisten lagi dalam melaksanakan fungsi pendidikan politiknya. Ia berpendapat, partainya telah mempersiapkan kader-kader yang menjadi calon legislatif sejak dini untuk memberikan masukan-masukan kepada masyarakat, agar tingkat melek politik masyarakat semakin tinggi. "Sehingga diharapkan mampu menekan angka golput," ujarnya. Sementara itu, mantan Ketua Umum DPP KNPI Ahmad Doli Kurnia mengimbau kepada para pemuda untuk menggunakan aspirasinya pada Pemilu 2014. Hal tersebut, lanjutnya, karena Pemilu 2014 kali ini merupakan momentum penting perubahan termasuk peralihan generasi Indonesia. "Pemuda harus punya atensi dan keterlibatan yang aktif, karena Pemilu 2014 ini adalah titik puncaknya pengabdian generasi 45, 66, 70 yang harus disambut oleh generasi 80 dan 90-an," ucapnya. Sebelumnya, pengamat politik Universitas Pattimura Toni Pariela berpendapat, sistem politik di Indonesia perlu diubah agar masyarakat tidak memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya alias golput dalam pemilu. "Golput sangat tidak dianjurkan, tetapi itu adalah bentuk protes masyarakat terhadap sistem dan elite politik kita, maka sistem perpolitikan nasional-lah yang harus diubah," katanya di Ambon, Senin (10/2). Toni yang juga dosen Sosiologi Politik Unpatti mengatakan, berjalannya sebuah proses demokrasi, berbanding lurus dengan tingkat partisipasi masyarakat, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu menjadi tolok ukur kegagalan proses demokrasi tersebut. Terkait dengan golput, sebanyak puluhan anggota Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta aksi damai untuk mendorong masyarakat tidak golput atau tetap menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2014. Aksi yang dinamai dengan "Gerakan Lima Menit" itu berlangsung di Titik Nol Kilometer Yogyakarta dengan diikuti oleh mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di DIY, Senin (10/2). Koordinator aksi, Zulfikar mengatakan selain meminta masyarakat tidak golput, "Gerakan Lima Menit" merupakan gerakan untuk mendidik masyarakat agar tetap sadar dan selektif dalam memilih calon legislatif dan presiden. (*/jno)