Suku Anak Dalam Tuntut Jaminan Keamanan

Jambi, (Antara) - Ratusan warga Suku Anak Dalam (SAD) dari beberapa kabupaten kembali mendatangi markas kepolisian daerah (Mapolda) Jambi dengan tuntutan Pemerintah memberikan jaminan keamanan dan penghidupan mereka setelah berkonflik dengan PT Asiatic Persada. Aksi unjuk rasa ratusan orang warga SAD itu digelar di Polda Jambi, Senin, dengan menuntut hak keamanan mereka bisa dijamin pihak kepolisian setelah ada konflik lahan dengan perusahaan. Massa aksi warga SAD yang kebanyakan terdiri atas orang tua, ibu dan anak-anak itu mereka gelar untuk yang kesekian kalinya setelah selama dua bulan lalu mereka bertahan menginap di Balai Adat Jambi untuk menuntut haknya. Mereka telah melakukan aksi pendudukan di kantor Lembaga adat provinsi Jambi sejak dua bulan lalu, namun hingga kini pemerintah masih juga tutup mata terhadap nasib warga SAD yang menjadi korban penggusuran setelah terjadi konflik dengan Asiatic Persada. Dalam aksi kali ini di Mapolda Jambi kembali mereka menyuarakan dan mendesak pemerintah segera melaksanakan amanat konstitusi sesuai dalam pasal 33 UUD 1945 dan UU pokok Agraria nomor 5/1960. Dalam orasinya mereka menuntut pencabutan ijin HGU PT Asiatic Persada yang merupakan perusahaan Agro Semesta Mandiri atau kembalikan tanah adat warga batin atau warga SAD Jambi, sesuai dengan surat rekomendasi peninjauan ulang ijin HGU PT Asiatic Persada. Kemudian mereka juga menuntut dihentikannya pola kemitraan yang dilakukan oleh PT Asiatic Persada, karena telah dianggap melanggar kesepakatan bersama semua pihak untuk dilakukannya 'enclave' dan pengukuran ulang HGU PT Asiatic Persada. Kemudian warga SAD juga menuntut tim terpadu (timdu) Batanghari untuk menghentikan mediasi penyelesaian konflik SAD dan PT Asiatic Persada secara sepihak, yang penyalahgunaan Inpres No 2/2012 tentang penanggulangan bahaya dalam negeri. Selain itu massa juga menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan, keselamatan dan keamanan masyarakat SAD Jambi untuk kembali ke kampung halamannya semula sehingga terhindar praktek kekerasan, kriminalisasi dan militeristik dalam penyelesaian konflik agraria. Setelah berorasi perwakilan massa tersebut bertemu dengan pihak Polda Jambi untuk menyampaikan aspirasi. (*/jno)