
Padang Pariaman dapat 366 unit bedah rumah dari KemenPKP pada 2026

Parik Malintang (ANTARA) - Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mendapatkan alokasi bantuan pembangunan dan rehabilitasi 366 unit rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (KemenPKP) pada 2026 guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
"Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Padang Pariaman, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PKP," kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Parik Malintang, Rabu.
Ia menyampaikan sebanyak 84 unit dari 366 unit bantuan pembangunan dan rehabilitasi RTLH tersebut telah rampung 100 persen sedangkan sisanya masih dalam proses pengerjaan.
Ia menegaskan sisa pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah melalui program tersebut ditargetkan selesai paling lambat pada 31 Desember 2026 sehingga dapat dimanfaatkan segera oleh warga penerima bantuan.
Namun, lanjutnya masih ada RTLH lainnya di Padang Pariaman yang perlu mendapat bantuan pemerintah pusat melalui program tersebut karena sebelumnya pemerintah daerah itu mengusulkan sekitar dua ribu unit rumah.
Meskipun pihaknya memahami permintaan tersebut belum terpenuhi pada tahun ini karena ketersediaan anggaran namun ia berharap usulan tersebut dapat diakomodir pada tahun depan.
"Tentu masih banyak rumah masyarakat yang membutuhkan perhatian. Mudah-mudahan usulan yang belum terealisasi dapat dipenuhi pada tahun berikutnya," katanya.
Setiap rumah yang mendapatkan bantuan melalui program tersebut mendapat dana sebesar Rp20 juta, dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja.
Program RTLH atau BSPS tersebut merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan pemberdayaan dan swadaya masyarakat.
Penerima bantuan merupakan masyarakat yang menempati rumah dengan kondisi tidak layak huni berdasarkan sejumlah indikator teknis, antara lain kondisi struktur bangunan, kualitas pencahayaan, serta luas bangunan.
Selain itu, penentuan penerima bantuan juga mempertimbangkan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kelompok desil 1 hingga desil 4 sebagai prioritas.
Pewarta: Aadiaat MS
Uploader: Laras Robert
COPYRIGHT © ANTARA 2026
