Logo Header Antaranews Sumbar

Menteri Imipas: Napi pengguna fasilitas mewah tak dapat remisi 1 tahun

Jumat, 16 Oktober 2026 04:00 WIB
Image Print
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto (tengah) didampingi Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto (kedua kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/9/2026). Sidak tersebut dilakukan untuk mendalami temuan hunian khusus yang sebelumnya disorot Ombudsman serta memastikan tidak ada penyimpangan di dalam lapas, termasuk menertibkan fasilitas atau penggunaan bangunan yang menyalahi aturan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/kye (ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan narapidana yang terbukti menggunakan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cibinong akan dikenakan hukuman berupa tidak diberikan remisi selama 1 tahun.

"Tidak diberi remisi selama satu tahun," ungkap Agus saat ditemui di Jakarta, Kamis (15/10).

Sejauh ini, ia pun menyampaikan berbagai temuan terkait fasilitas mewah di Lapas Cibinong masih diproses dengan ketentuan internal Kementerian Imipas.

Dengan demikian, dirinya menyatakan temuan-temuan itu tidak diserahkan kepada aparat penegak hukum.

"Kan sudah disampaikan Pak Irjen, bahwa masih menggunakan ketentuan daripada pegawai di sini," katanya.

Hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Itjen Imipas) menemukan terdapat 21 bangunan di luar area Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas IIA Cibinong, 13 di antaranya tidak tercatat dalam sistem manajemen Barang Milik Negara (BMN).

"Bangunan-bangunan yang berada di luar area lapas bagian luarnya, masih dalam lingkup Lapas Cibinong itu kami menemukan ada 21 bangunan, 8 diantaranya bangunan terdaftar dan terdata di sistem manajemen Barang Milik Negara," kata Irjen Kemenimipas Rudi Setiawan di Jakarta, Senin (5/10).

Menurut dia, delapan bangunan terdata itu di antaranya adalah rumah kalapas, rumah kasubsi keamanan, dan kasubsi registrasi.

Kemudian ada wisma asimilasi yang digunakan oleh warga binaan yang sedang melakukan asimilasi, lalu tiga kontainer, dan satu bangunan yang tidak disebutkan peruntukkannya.

"Itu semua tercatat, tiga kontainer juga itu terdaftar. Totalnya ada 8 bangunan," ujarnya.

Sedangkan 13 bangunan lainnya, kata dia, merupakan bangunan yang ditemukan dalam sidak Ombudsman RI pada Rabu (22/9), berstatus tidak terdaftar di BMN.

Dia memerinci, 13 bangunan itu terdiri atas, dua bangunan yang berdiri menghadap ke sungai, posisi paling belakang, sebelah kanan. Kemudian, delapan bangunan berpagar hitam, lalu tiga bangunan dijadikan tempat istirahat petugas jaga.

Rudi menyebut bangunan di area luar Lapas Cibinong dibangun tahun 2023, dibangun dari swadaya warga binaan yang diperuntukkan bagi rumah pegawai.

Meski peruntukkannya rumah pegawai, tetapi keberadaannya tidak tercatat di BMN.

Pada saat pergantian Kalapas tahun 2023, dilakukan renovasi terhadap bangunan tersebut pada tahun 2025 dan selesai awal 2026.

"Bangunan tersebut juga tidak menggunakan anggaran negara sehingga tidak dapat dicatatkan, termasuk perabotan yang berada di dalamnya tidak menggunakan uang negara," ucapnya.



Pewarta:
Uploader: Laras Robert
COPYRIGHT © ANTARA 2026