SAPILIN, Ikhtiar untuk Sumbar Tangguh

Padang (ANTARA) - Sumatera Barat adalah tanah yang dianugerahi keindahan alam, kekayaan budaya, dan modal sosial yang kuat. Dari pesisir hingga pegunungan, dari daratan utama hingga Kepulauan Mentawai, masyarakat hidup dengan semangat kebersamaan dan meletakkan harapan besar pada pembangunan daerah. Namun, di balik potensi tersebut, Sumatera Barat juga memiliki kerentanan bencana yang tidak dapat diabaikan.

Secara geografis dan geologis, Sumatera Barat berada pada kawasan yang kompleks. Wilayah ini berhadapan dengan zona tumbukan lempeng tektonik, dilalui sistem Sesar Sumatera, berdekatan dengan zona Sesar Mentawai, memiliki kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, serta memiliki bentang alam pegunungan dan dataran tinggi.

Kondisi tersebut membuat Sumatera Barat menghadapi berbagai ancaman, mulai dari gempa bumi dan tsunami hingga banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta erupsi gunung api.

Data terbaru mempertegas bahwa kebencanaan bukan persoalan yang berada di luar agenda pembangunan. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2025 menempatkan Sumatera Barat pada kelas risiko tinggi, dengan skor 176,82. Dalam penilaian tersebut, bencana yang banyak terjadi di Sumatera Barat antara lain kebakaran hutan dan lahan, banjir, serta cuaca ekstrem. Bahkan, pada periode 1 Januari hingga 9 Agustus 2025, tercatat 44 kejadian bencana di Sumatera Barat dalam kompilasi data nasional.

Pengalaman menghadapi bencana banjir dan longsor pada penghujung 2025 juga memberikan pelajaran yang sangat berharga. BNPB mencatat bahwa hingga 4 Januari 2026, rangkaian bencana tersebut di Sumatera Barat telah menyebabkan 264 orang meninggal dunia, 74 orang hilang, dan lebih dari 10 ribu jiwa mengungsi. Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik setiap angka terdapat keluarga, rumah, mata pencaharian, sekolah, fasilitas publik, dan masa depan yang harus dipulihkan.

Karena itu, penanggulangan bencana tidak boleh hanya dipahami sebagai pekerjaan ketika bencana terjadi. Penanggulangan bencana harus ditempatkan sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemerintah tidak cukup hanya memiliki kemampuan merespons keadaan darurat.

Pemerintah harus mampu mengantisipasi risiko, membangun kesiapsiagaan, mengintegrasikan informasi, mengoptimalkan sumber daya, dan memastikan pemulihan berlangsung cepat serta berkeadilan.

Di sinilah kebutuhan terhadap Sistem Penanggulangan Bencana Terintegrasi (SAPILIN) menjadi relevan. SAPILIN bukan semata-mata sebuah aplikasi atau sistem teknologi informasi. Lebih jauh dari itu, SAPILIN merupakan pendekatan tata kelola untuk menghubungkan berbagai kekuatan yang selama ini bekerja dalam penanggulangan bencana agar bergerak dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

Dalam bahasa Minangkabau sapilin memiliki makna, terpilin jadi satu, terjalin, atau terikat erat bersama-sama. Sehingga penamaan SAPILIN juga bagian dari kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai yang kuat bagi masyarakat.

Dalam pemerintahan, salah satu tantangan terbesar bukan selalu ketiadaan data, melainkan data yang tersebar dan belum sepenuhnya terhubung. Informasi kebencanaan dapat berada pada BPBD, pemerintah kabupaten dan kota, BMKG, BNPB, perangkat daerah, TNI, Polri, Basarnas, perguruan tinggi, dunia usaha, hingga masyarakat.

Ketika informasi tersebut dapat dihubungkan dan dibaca dalam satu kerangka, pemerintah akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan prioritas, mengalokasikan sumber daya, dan mengambil keputusan secara cepat.

SAPILIN diarahkan untuk membangun pola kerja demikian. Data menjadi dasar pengambilan keputusan. Teknologi menjadi instrumen penghubung. Koordinasi lintas sektor menjadi mekanisme kerja. Sementara masyarakat ditempatkan bukan hanya sebagai penerima layanan, tetapi sebagai bagian penting dari ekosistem ketangguhan daerah.

Pendekatan ini sekaligus menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan bersama. Pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri. Pemerintah kabupaten dan kota memiliki peran yang sangat penting karena sebagian besar respons pertama berlangsung di tingkat lokal.

Dunia usaha memiliki sumber daya dan jaringan yang dapat dimobilisasi. Perguruan tinggi memiliki pengetahuan dan riset. Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat. Sementara masyarakat merupakan garda terdepan dalam kesiapsiagaan di lingkungannya masing-masing.

Karena itu, integrasi tidak boleh berhenti pada koordinasi antarlembaga di atas kertas. Integrasi harus diwujudkan dalam prosedur, data, komunikasi, sumber daya, latihan, dan pengambilan keputusan. Kita perlu mengetahui siapa melakukan apa, kapan harus bertindak, informasi apa yang dibutuhkan, bagaimana informasi tersebut diverifikasi, serta bagaimana keputusan diterjemahkan menjadi tindakan di lapangan.

Pemerintahan yang tangguh terhadap bencana pada akhirnya adalah pemerintahan yang mampu mengantisipasi, bukan sekadar bereaksi. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk mitigasi, kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, penguatan kapasitas masyarakat, dan infrastruktur yang aman harus dipandang sebagai investasi perlindungan kehidupan.

Kita tentu tidak dapat mencegah gempa bumi terjadi. Kita juga tidak dapat menghentikan hujan ekstrem, tsunami, atau letusan gunung api. Tetapi kita dapat mengurangi risiko, memperpendek waktu respons, memperkuat kesiapsiagaan, dan memastikan masyarakat tidak menghadapi bencana sendirian.

SAPILIN karena itu harus menjadi bagian dari transformasi tata kelola penanggulangan bencana Sumatera Barat: dari bekerja sendiri-sendiri menuju bekerja terintegrasi; dari respons menuju antisipasi; dari data yang tersebar menuju informasi yang terkoneksi; dan dari penanganan sektoral menuju kolaborasi seluruh kekuatan daerah.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya seberapa banyak jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas ekonomi yang kita bangun. Keberhasilan pembangunan juga ditentukan oleh seberapa mampu kita melindungi manusia ketika alam menguji kita.

Sumatera Barat harus terus tumbuh sebagai daerah yang maju, tetapi juga tangguh. Sebab pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang mampu bertahan menghadapi risiko. Dan pemerintahan yang hadir bukan hanya ketika masyarakat membutuhkan pelayanan dalam keadaan normal, tetapi juga ketika masyarakat menghadapi situasi paling sulit.

Dengan SAPILIN, kita ingin membangun satu kesadaran bersama: bencana mungkin tidak dapat kita cegah seluruhnya, tetapi risikonya dapat kita kelola. Keselamatan masyarakat harus menjadi pangkal dari setiap kebijakan, setiap data, dan setiap keputusan pemerintahan.*

(Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat)