Satgas: 11 indikator pemulihan-masyarakat telah berstatus hijau

Lubuk Basung (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam menyatakan sebanyak 11 dari 13 indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan telah berstatus hijau atau berjalan lancar sesuai target.

"Dari 13 indikator pemulihan pemerintahan dan kemasyarakatan, sebanyak 11 indikator telah berstatus hijau," kata Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, Marsma TNI Ridha Hermawan di Lubuk Basung, Rabu

Ia mengatakan dua indikator masih kuning, yakni normalisasi sungai dan dukungan bagi korban rumah rusak berat atau hilang.

Ridha mengapresiasi progres penanganan yang dilakukan Pemkab Agam dan kondisi Kabupaten Agam menunjukkan perkembangan signifikan dibandingkan sebelumnya.

“Awalnya indikator kuning masih cukup banyak, namun sekarang sudah banyak sekali progresnya,” katanya.

Satgas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala bersama pemerintah kabupaten dan kota untuk memperbarui data perkembangan pemulihan.

“Kami setiap hari berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, sekaligus terus mengupdate data-data terkait penanganan pascabencana,” katanya.

Sementara Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan kunjungan Satgas menjadi momentum untuk mengevaluasi progres sekaligus menyampaikan kebutuhan yang masih memerlukan dukungan pemerintah pusat.

“Kami yakin dan percaya kedatangan Bapak Ridha beserta rombongan ingin melihat progres apa yang sudah kami lakukan. Kami juga percaya kedatangan Pak Ridha dan rombongan untuk membantu kami apabila masih terdapat kendala ataupun kekurangan yang diperlukan dalam membantu Kabupaten Agam,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Pemkab Agam menyampaikan sejumlah kebutuhan penanganan yang berada di luar kewenangan pemerintah kabupaten.

Salah satunya ruas jalan provinsi Manggopoh–Kelok 44–Padang Lua yang terdampak longsor dan membutuhkan percepatan penanganan melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar.

Pemkab Agam juga melaporkan rencana pembangunan hunian tetap (huntap) di kawasan Padang Madani atau lahan eks PT Inang Sari yang ditargetkan mulai dibangun akhir September 2026.

"Ketersediaan air bersih menjadi salah satu kebutuhan utama, dengan alternatif pembangunan sumur air tanah maupun jaringan pipa PDAM," katanya.

Untuk mendukung pembangunan jaringan tersebut, Pemkab Agam berharap adanya dukungan pemerintah pusat karena kebutuhan pembiayaannya cukup besar.

Selain itu, rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan pada sejumlah infrastruktur terdampak, meliputi jalan, jembatan, irigasi, fasilitas pendidikan, pemadam kebakaran, air bersih, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Pemkab Agam bersama pemerintah provinsi dan pusat terus memperkuat koordinasi, pengawasan pekerjaan, serta pemetaan risiko terhadap paket pekerjaan yang menghadapi kendala lahan, kawasan hutan, penyesuaian anggaran maupun administrasi.

Pemerintah daerah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya memulihkan layanan dan infrastruktur, tetapi juga memperkuat ketahanan Agam dalam menghadapi potensi bencana ke depan.