Tim Monev: Padang Panjang perlu percepatan rehabilitasi pascabencana

Padang (ANTARA) - Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Panjang, Sumatera Barat, mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di daerah itu.

"Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Padang Panjang masih memerlukan percepatan realisasi TKD (Transfer Ke Daerah), pelaksanaan fisik, pembayaran dan penyelesaian huntap (hunian tetap)," kata Kepala Tim Monev Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Brigjen Pol Yopie Sepang di Padang, Selasa.

Ia menyebutkan pemerintah daerah (pemda) memperoleh tambahan TKD sebesar Rp79.018.397.000 dengan realisasi keuangan Rp6.642.868.622.

Berdasarkan hasil monev, lanjutnya, realisasi TKD baru 8,41 persen, sedangkan realisasi fisik telah mencapai sekitar 29 persen. "Perencanaan telah selesai, sehingga fokus pemda harus bergeser pada pelaksanaan fisik, pembayaran, dan penyerapan anggaran," katanya.

Selain realisasi anggaran, pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak bencana juga menjadi salah satu indikator yang masih memerlukan tindak lanjut.

Berdasarkan hasil review, kata dia, rencana pembangunan huntap yang sebelumnya sebanyak 41 unit disesuaikan menjadi 28 unit. Penyesuaian tersebut dilakukan karena enam Kepala Keluarga (KK) tidak bersedia direlokasi dan tujuh KK tidak memiliki ahli waris.

Sebanyak 28 huntap tersebut terdiri atas 10 huntap bantuan sosial (bansos) masyarakat, delapan huntap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), enam huntap terpadu BBI dan empat huntap mandiri Rumah Zakat.

Hasil Monev juga menemukan sejumlah infrastruktur yang membutuhkan percepatan penanganan yaitu Jalan Rao-Rao-Koto Katiak atau jalan lingkar selatan, Jembatan Gatot Subroto, dan Jembatan Ngalau.

Jalan Rao-Rao-Koto Katiak mengalami kerusakan pada tiga segmen hingga terputus total dengan kebutuhan penanganan sekitar 500 meter. Kondisi tersebut mengganggu konektivitas dan mobilitas masyarakat. Penanganan jalan tersebut direncanakan melalui Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB.

"Dalam pelaksanaannya aspek ketahanan dan mitigasi bencana perlu diperhatikan agar kerusakan tidak berulang," kata dia.

Sementara itu Jembatan Gatot Subroto mengalami kerusakan pada bagian ujung jembatan dengan kebutuhan penanganan sekitar 7,5 meter. Sisi sungai juga mengalami gerusan atau erosi yang berpotensi mengganggu stabilitas jembatan. Sedangkan Jembatan Ngalau mengalami kerusakan pada bagian ujung jembatan dengan kebutuhan penanganan sekitar 14 meter akibat gerusan sisi sungai.

Penanganan kedua jembatan tersebut direncanakan melalui Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB dengan memperhatikan penguatan struktur serta pengamanan sisi sungai dan pengendalian gerusan.

Hasil Monev merekomendasikan Pemkot Padang Panjang memprioritaskan kegiatan yang telah siap dilaksanakan atau telah memiliki kontrak untuk mempercepat realisasi TKD.

"Pemerintah daerah juga diminta memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan huntap serta memastikan hunian dan sarana pendukungnya dapat segera dimanfaatkan masyarakat terdampak," ujarnya.

Monitoring dilakukan bersama tim yaitu Kolonel Inf. Feksy Dimuri Angi, Kombes Pol.Dennie Andreas Dharmawan, Wiratmoko, El Ashar Hakim, dan Bripda Adriel Angkin Arisakti dihadiri oleh Wali Kota, Kapolres, Asisten Daerah Kalaksa BPBD, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.