Logo Header Antaranews Sumbar

Disdukcapil Solok perkuat integritas dan kualitas pelayanan publik

Jumat, 14 Agustus 2026 04:14 WIB
Image Print
Disdukcapil Kabupaten Solok, Sumatera Barat, saat menjalani penilaian zona integritas menuju WBK oleh TPN KemenPANRB. ANTARA/HO-Diskominfo Solok

Solok (ANTARA) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, Sumatera Barat, memperkuat integritas dan kualitas pelayanan publik melalui penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan.

Kepala Disdukcapil Kabupaten Solok Romi Hendrawan, di Solok, Kamis, mengatakan penilaian tersebut menjadi bagian dari upaya pihaknya memastikan berbagai pembenahan pelayanan yang dilakukan selama ini berjalan sesuai dengan prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas.

"Penilaian ini menjadi evaluasi terhadap berbagai upaya yang telah kami lakukan dalam membangun Zona Integritas, sekaligus menjadi bahan untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya.

Menurut dia, Disdukcapil terus berupaya menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, mudah, transparan, dan profesional karena pelayanan tersebut bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Ia mengatakan penguatan integritas tidak hanya diarahkan untuk memenuhi komponen penilaian WBK, tetapi harus menjadi budaya kerja yang diterapkan seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Integritas harus menjadi bagian dari budaya kerja. Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang pasti, mudah dan bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

Ia menjelaskan berbagai inovasi dan pembenahan yang telah dilakukan Disdukcapil menjadi bagian yang dievaluasi dalam tahapan penilaian oleh TPN Kementerian PANRB. Evaluasi tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi aspek pelayanan yang masih perlu diperbaiki.

Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Disdukcapil juga memperkuat pengawasan internal untuk mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Langkah tersebut dilakukan melalui penerapan tata kelola pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel.

Dia menambahkan, Disdukcapil Kabupaten Solok akan menjadikan hasil penilaian TPN sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Zaitul Ikhlas mengatakan Pemerintah Kabupaten Solok mendukung proses pembangunan Zona Integritas sebagai bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia menilai keberhasilan pembangunan Zona Integritas tidak hanya ditentukan oleh capaian predikat WBK, tetapi juga dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berintegritas.

Dengan demikian, pembangunan Zona Integritas diharapkan tidak berhenti pada proses penilaian, tetapi menghasilkan perubahan kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.



Pewarta:
Uploader: Laras Robert
COPYRIGHT © ANTARA 2026