Environmental Social Governance Bukan Jaminan: Riset Ungkap Paradoks Inovasi Hijau di Perusahaan Indonesia

Bali (ANTARA) - Di tengah derasnya arus global menuju pembangunan berkelanjutan, konsep Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social, and Governance/ESG) kian dipuja sebagai pilar utama transformasi ekonomi hijau. Perusahaan berlomba-lomba menunjukkan komitmen ESG, mulai dari laporan keberlanjutan hingga kampanye citra ramah lingkungan. Namun, di balik optimisme tersebut, sebuah pertanyaan mendasar mulai mengemuka: apakah ESG benar-benar mampu mendorong inovasi hijau secara nyata? Pertanyaan itu menjadi sorotan dalam International Conference on Environmental Engineering 2026 (IOCEE) di Bali. Dalam forum internasional tersebut, sebuah penelitian yang berfokus pada perusahaan keluarga di Indonesia justru menghadirkan temuan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan narasi besar yang selama ini berkembang. Alih-alih menguatkan keyakinan bahwa ESG adalah solusi langsung bagi inovasi hijau, penelitian ini justru menunjukkan bahwa hubungan keduanya jauh lebih kompleks, bahkan dalam beberapa kondisi, bersifat paradoks.

“Kita terlalu lama menganggap ESG sebagai formula otomatis untuk inovasi hijau. Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa hubungan itu tidak sesederhana yang dibayangkan,” Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik terhadap inkonsistensi temuan empiris sebelumnya, khususnya di negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, perusahaan keluarga memiliki karakteristik unik, mulai dari kepemilikan yang terkonsentrasi hingga pengambilan keputusan yang sangat dipengaruhi oleh nilai dan preferensi internal keluarga. Kondisi tersebut membuat dinamika strategi bisnis, termasuk dalam hal keberlanjutan, tidak selalu mengikuti pola umum seperti yang terjadi pada perusahaan dengan kepemilikan tersebar. Untuk menguji fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan data panel terhadap 264 observasi perusahaan-tahun dari perusahaan keluarga yang terdaftar di Indonesia. Hasil awal penelitian ini tampak sejalan dengan ekspektasi umum. ESG terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inovasi hijau. Artinya, perusahaan yang lebih serius dalam menerapkan prinsip ESG cenderung lebih aktif dalam mengembangkan inovasi yang berorientasi pada keberlanjutan.

Namun, gambaran tersebut berubah ketika penelitian mulai mengupas peran variabel lain dalam hubungan tersebut. ESG juga ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap financial slack perusahaan. Dalam konteks ini, financial slack merujuk pada ketersediaan sumber daya yang dapat digunakan secara fleksibel oleh perusahaan, baik untuk investasi maupun kebutuhan strategis lainnya. Secara teoritis, kondisi ini seharusnya menjadi pendorong utama inovasi. Perusahaan yang memiliki sumber daya lebih besar diperkirakan akan lebih leluasa untuk berinvestasi dalam teknologi hijau, penelitian, dan pengembangan produk berkelanjutan. Hasil penelitian ini justru menunjukkan arah yang berlawanan, financial slack ditemukan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap inovasi hijau. Dengan kata lain, semakin besar ruang finansial yang dimiliki perusahaan, tidak selalu diikuti dengan peningkatan inovasi ramah lingkungan. “Ini menjadi temuan yang cukup mengejutkan. Banyak yang berasumsi bahwa semakin besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, semakin besar pula peluang untuk berinovasi. Faktanya tidak selalu demikian. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Alih-alih dimanfaatkan untuk mendorong inovasi, kelonggaran keuangan justru dapat membuat perusahaan kehilangan fokus strategis atau menunda pengambilan keputusan yang berisiko, termasuk investasi pada inovasi hijau. Fenomena ini sekaligus menantang pandangan konvensional yang selama ini menempatkan keterbatasan sumber daya sebagai hambatan utama inovasi. Dalam konteks tertentu, justru kelebihan sumber daya tanpa arah yang jelas dapat menjadi penghambat terselubung.

Tidak hanya itu, penelitian ini juga mengungkap peran kepemilikan institusional yang tidak kalah menarik. Selama ini, investor institusional sering dipandang sebagai mekanisme tata kelola yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan mendorong perusahaan untuk lebih bertanggung jawab. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh langsung terhadap inovasi hijau. Lebih jauh lagi, variabel ini justru secara signifikan melemahkan hubungan antara ESG dan inovasi hijau. “Keberadaan investor institusional bisa membawa tekanan tertentu, terutama dalam hal kinerja jangka pendek. Hal ini berpotensi membuat perusahaan lebih berhati-hati, bahkan cenderung menghindari investasi inovatif yang berisiko dalam jangka panjang,”. Temuan ini membuka ruang diskusi baru mengenai peran tata kelola dalam mendorong keberlanjutan. Alih-alih menjadi penguat, mekanisme tata kelola tertentu justru dapat berfungsi sebagai batas yang menghambat efektivitas ESG. Dari keseluruhan hasil penelitian, terlihat bahwa tantangan utama dalam mendorong inovasi hijau bukan semata-mata terletak pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan diarahkan.

Dalam konteks perusahaan keluarga di Indonesia, hal ini menjadi semakin relevan. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, tetapi juga membuka peluang terjadinya bias atau inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Tanpa arah strategis yang jelas, bahkan perusahaan dengan komitmen ESG yang kuat dan sumber daya yang memadai pun dapat gagal menghasilkan inovasi hijau yang signifikan. Penelitian ini memberikan implikasi penting, tidak hanya bagi dunia akademik tetapi juga bagi praktisi bisnis dan pembuat kebijakan. Bagi perusahaan, temuan ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan tidak cukup diwujudkan melalui komitmen formal atau peningkatan skor ESG semata. Diperlukan tata kelola yang mampu memastikan bahwa setiap sumber daya benar-benar diarahkan pada investasi yang mendukung inovasi hijau. “Kunci dari inovasi hijau bukan hanya pada seberapa besar sumber daya yang dimiliki, tetapi pada bagaimana sumber daya tersebut dialokasikan secara tepat dan strategis”.

Sementara itu, bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya merancang regulasi dan insentif yang tidak hanya mendorong adopsi ESG, tetapi juga memastikan efektivitas implementasinya dalam menghasilkan dampak nyata. Dalam konteks yang lebih luas, temuan ini juga menjadi refleksi kritis terhadap cara dunia memaknai keberlanjutan. ESG tidak dapat lagi dipandang sebagai solusi instan atau indikator tunggal keberhasilan. Sebaliknya, keberlanjutan harus dipahami sebagai proses strategis yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara sumber daya, tata kelola, dan pengambilan keputusan. Dari Bali, pesan yang mengemuka cukup tegas: keberlanjutan bukan hanya soal komitmen, tetapi juga soal konsistensi dan arah. Tanpa tata kelola yang kuat dan strategi yang jelas, ESG berisiko menjadi sekadar symbol, bukan penggerak perubahan.

Di tengah tekanan perubahan iklim yang semakin nyata dan tak terelakkan, dunia tidak lagi bisa bergantung pada simbol, komitmen normatif, atau sekadar narasi keberlanjutan yang bersifat retorika. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengambil keputusan nyata, berbasis data dan bukti empiris, serta didukung strategi yang terarah dan tata kelola yang kuat. Hanya dengan langkah konkret dan konsistensi dalam mengalokasikan sumber daya, upaya menuju masa depan yang berkelanjutan dapat benar-benar terwujud.

This activity is funded by the Indonesian Endowment Fund For Education (LPDP) on behalf of the Indonesia Ministry of Higher Education, Science and Technology and managed under the EQUITY Program (Contract No.430/B3/DT.03.08/2025)

Penulis merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas