Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman laksanakan penyuluhan PTSL Tahun 2026 di Nagari Durian Tinggi

Lubuk Sikaping (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman melaksanakan kegiatan penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2026 di Nagari Durian Tinggi sebagai langkah awal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program PTSL sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah, Kamis (23/7).

Kegiatan penyuluhan diikuti oleh masyarakat, perangkat nagari, serta unsur terkait.

Dalam kesempatan tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan PTSL, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, hak dan kewajiban peserta, serta manfaat kepemilikan sertipikat tanah sebagai bukti kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.

Penyuluhan ini juga menjadi sarana komunikasi antara Kantor Pertanahan dengan masyarakat untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan program PTSL, sehingga masyarakat dapat memahami prosedur yang benar serta berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan kegiatan.

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman, Zulfitriani menyampaikan bahwa keberhasilan program PTSL sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam melengkapi persyaratan serta mengikuti setiap tahapan yang telah ditetapkan.

"Penyuluhan ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai Program PTSL. Kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi aktif, melengkapi persyaratan yang diperlukan, dan mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan sehingga proses pendaftaran tanah dapat berjalan dengan lancar serta memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah," ujar Zulfitriani.

Melalui kegiatan penyuluhan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman terus berkomitmen menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Diharapkan program PTSL Tahun 2026 di Nagari Durian Tinggi dapat terlaksana dengan baik sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui terwujudnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah.