Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman ikuti opini Ombudsman RI: Penilaian maladministrasi pelayanan publik Tahun 2026

Lubuk Sikaping (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman mengikuti kegiatan Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, Kamis (23/7).

Kegiatan yang diikuti oleh instansi pemerintah di Provinsi Sumatera Barat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai standar penyelenggaraan pelayanan publik serta memperkuat komitmen seluruh penyelenggara layanan dalam mencegah terjadinya maladministrasi.

Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk berbagi pemahaman terkait peningkatan kualitas pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan tersebut, peserta memperoleh berbagai materi mengenai pentingnya membangun budaya pelayanan publik yang berintegritas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Evaluasi serta penguatan komitmen terhadap penyelenggaraan pelayanan publik diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan pada setiap instansi.

Dalam arahannya, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Pelayanan publik yang berkualitas harus menjadi budaya kerja setiap penyelenggara layanan. Dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas, kita dapat mencegah terjadinya maladministrasi serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah," ujarnya.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan pelayanan pertanahan yang semakin prima, terpercaya, dan bebas dari praktik maladministrasi.