Sawahlunto kembangkan rehabilitasi lahan bekas tambang untuk pertanian

Sawahlunto (ANTARA) - Pemerintah Kota Sawahlunto, Sumatera Barat mengembangkan inovasi rehabilitasi lahan bekas tambang untuk mengembalikan fungsi kawasan pascatambang menjadi lahan pertanian produktif yang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Sawahlunto Heni Purwaningsih di Sawahlunto, Rabu, mengatakan inovasi tersebut dijalankan melalui Program Gerakan Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang (Gerak Lekas) dengan pendekatan reklamasi lahan, perbaikan kesuburan tanah, serta pendampingan teknis kepada petani.

Menurut Heni, lahan pertanian tersebut kehilangan produktivitas akibat kerusakan struktur tanah, rendahnya kandungan unsur hara, dan tingkat keasaman tanah yang tidak lagi mendukung budidaya pertanian. Namun, melalui reklamasi dan rehabilitasi yang tepat, lahan tersebut masih berpotensi dikembalikan menjadi kawasan pertanian yang produktif.

Sebagai tahap awal, Pemerintah Kota Sawahlunto menyiapkan tiga lokasi demonstration plot (demplot) di Desa Kolok Nan Tuo, Desa Rantih, dan Desa Muaro Kalaban.

"Ketiga lokasi ini akan ditanami jagung sebagai komoditas yang dinilai adaptif terhadap proses rehabilitasi lahan sekaligus menjadi model pemanfaatan lahan bekas tambang sebelum diterapkan pada lokasi lainnya," ujar dia merinci.

Heni mengatakan program tersebut diarahkan untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai aset produksi masyarakat sekaligus membuka kembali peluang sumber pendapatan bagi petani yang terdampak aktivitas pertambangan. Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat pemilik lahan melalui dukungan pemerintah desa agar pemanfaatan kembali lahan bekas tambang dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah mengatakan keberhasilan program tersebut memerlukan sinergi lintas perangkat daerah hingga pemerintah kecamatan dan pemerintah desa agar pelaksanaannya berjalan efektif di lapangan.

Menurut dia, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa berperan mengoptimalkan pelaksanaan program melalui pendataan potensi lahan, pendampingan kepada masyarakat pemilik lahan, serta koordinasi dengan perangkat daerah sehingga rehabilitasi lahan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan memberi manfaat yang lebih luas.

"Kami mengarahkan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk bersinergi mengoptimalkan pelaksanaan program ini sesuai tugas dan kewenangan masing-masing agar pemanfaatan kembali lahan bekas tambang dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata dia.

Selain reklamasi lahan, pemerintah juga menyiapkan pendampingan kepada petani melalui perbaikan kesuburan tanah, penerapan teknologi budidaya, dan penguatan kapasitas pengelolaan lahan agar kawasan bekas tambang dapat kembali dimanfaatkan sebagai lahan pertanian produktif yang mendukung ketahanan pangan daerah.