Terkait tanaman karet, Pemkab Pasaman Barat terima persetujuan Dirjen Perkebunan untuk lahan sekolah rakyat

Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat telah menerima persetujuan dari Direktorat Jenderal Perkebunan terkait status perubahan luasan kebun sumber benih komoditi karet yang sebagian akan dipakai untuk pembangunan sekolah rakyat (SR).

"Surat dari Dirjen Perkebunan telah kami terima dan telah disetujui penggunaan lahan untuk pembangunan sekolah rakyat. Sebagian lahan di atas lahan rencana pembangunan sekolah rakyat itu ada tanaman karet dan statusnya harus jelas," kata Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang Empat, Rabu.

Menurutnya dengan disetujuinya untuk penghapusan tanaman karet itu maka pihaknya segera menyiapkan langkah-langkah persiapan pembersihan lahan.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat Afrizal membenarkan persetujuan dari Dirjen Perkebunan telah diterima.

"Lahan rencana pembangunan sekolah rakyat itu ada seluas 6,4 hektare. Sebagian di atas lahan itu saat ini ada tanaman karet dan tercatat sebagai aset di Kementerian Pertanian. Tentu diperlukan kejelasan dan kepastian mengenai aset itu," kata dia.

Dia mengatakan dari surat Dirjen Perkebunan itu ditegaskan disetujuinya pemakaian lahan itu atau perubahan luas lahan komoditi tanaman karet yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat.

Di surat itu dibunyikan pemilik kebun melalui Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan, secara simultan segera mengajukan permohonan perubahan SK penetapan yang ditujukan ke Direktur Jenderal Perkebunan cq Direktur Perbenihan Perkebunan.

Kemudian melampirkan sertifikat hak atas tanah yang telah dipisah atau surat keterangan legalitas lahan sesuai peruntukannya yaitu untuk kebun induk dan entres (batang atas) serta pembangunan sekolah rakyat.

Lalu Pemkab Pasaman Barat diharapkan segera melakukan pemeliharaanintensif terhadap luasan yang tidak terdampak oleh pembangunan sekolah rakyat

"Untuk anggaran pembersihan lahan telah dianggarkan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang. Jika telah selesai persoalan aset maka bisa langsung dikerjakan," katanya.

Sementara itu Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Vanboni Gorbi mengatakan

pihaknya bersama Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat juga telah menemui Menteri Sosial terkait sekolah rakyat.

"Informasi dari Kementerian Sosial tender pembangunannya akan dilakukan pada Desember 2026 dan akan dilakukan pembangunannya pada 2027," ujar dia.

Dia mengatakan SR merupakan program strategis pemerintah pusat. Pihaknya ingin melakukan percepatan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Dia menyebutkan lokasi untuk Sekolah Rakyat itu berada di Padang Tujuh Kecamatan Pasaman atau di belakang kantor Dinas Sosial depan Kantor Dinas Perhubungan.

Dia menjelaskan, sesuai program Presiden Prabowo Subianto Sekolah Rakyat itu nantinya akan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), khususnya kelompok desil 1 dan 2.