Pemkab Padang Pariaman usulkan penguatan sarana persampahan ke KLH

Parik Malintang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman, Sumatera Barat mengusulkan bantuan sarana dan prasarana pengelolaan sampah kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai upaya mempercepat pembangunan sistem persampahan yang modern, terpadu, dan berkelanjutan di daerah itu.

"Kami ingin membangun sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya bertumpu pada pengangkutan ke TPA (tempat pembuangan akhir), tetapi dimulai dari kesadaran masyarakat melalui pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya," kata Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis di Parik Malintang, Rabu.

Ia mengatakan pengelolaan sampah di daerah tersebut diarahkan tidak hanya berfokus pada pengangkutan sampah ke TPA tetapi dimulai dari pengurangan dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya dengan melibatkan masyarakat.

Menurutnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan program tersebut melalui pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di setiap nagari yang akan berperan dalam pengelolaan sampah di tingkat lokal.

Oleh karena itu, lanjutnya dalam proposal permohonan yang diserahkan langsung ke Menteri Lingkungan Hidup pada Selasa (14/7) tersebut Pemkab Padang Pariaman tidak saja mengajukan bantuan enam unit dump truck dan 17 unit truk pengangkut barang atau 'arm roll truck' namun juga 103 unit kontainer sampah serta 103 unit becak motor pengangkut sampah.

Jumlah unit kontainer dan becak motor tersebut sama dengan jumlah nagari definitif yang ada di daerah itu.

Selain itu, kata dia pemerintah daerah juga mengusulkan pembangunan 17 unit Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) yang tersebar di setiap kecamatan dan satu unit Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagai pusat pengolahan sampah tingkat kabupaten.

Bupati mengatakan Padang Pariaman menerapkan konsep pengelolaan sampah yang dirancang mengedepankan penerapan ekonomi sirkular yakni dengan mendorong masyarakat memilah sampah menjadi tiga kategori.

Ketiga kategori tersebut yaitu sampah organik yang dapat diolah menjadi kompos atau pakan ternak, sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi melalui bank sampah maupun pengepul, serta sampah residu yang akan diproses menggunakan sistem pengolahan lanjutan.

Menurut dia, TPS 3R nantinya akan dikelola oleh KSM sehingga menjadi pusat aktivitas pengelolaan sampah di tingkat kecamatan, sedangkan TPST akan dikelola oleh pemerintah daerah sebagai pusat pengolahan akhir.

Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat peningkatan pelayanan persampahan, mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Kabupaten Padang Pariaman.

"Persoalan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Dengan dukungan pemerintah pusat dan partisipasi masyarakat, kami optimistis Padang Pariaman mampu membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI Mohammad Jumhur Hidayat menerima permohonan bantuan terkait penyelesaian masalah sampah dari sejumlah pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat (Sumbar) saat kunjungan kerja ke provinsi tersebut.

"Saat ini ada revisi anggaran di kementerian, mudah-mudahan dalam satu bulan ini ada anggaran sehingga bisa merespon permintaan dari daerah," kata Mohammad Jumhur Hidayat di Parik Malintang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar.

Hal tersebut ia sampaikan saat Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan Hidup/Penanganan Pengelolaan Sampah dan TPA yang diikuti oleh Gubernur Sumbar, bupati dan wali kota di provinsi tersebut.

Ia menyampaikan pemerintah pusat harus turun tangan secara langsung dalam urusan pengelolaan sampah karena kondisinya sudah memerlukan penanganan yang serius dan menyeluruh.