BNPB targetkan pembangunan 695 unit huntap mandiri di Sumatera Barat

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan pembangunan 695 unit hunian tetap (huntap) mandiri bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor yang diperparah oleh keberadaan Siklon Senyar di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Rabu, mengatakan opsi huntap mandiri didorong agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan jauh lebih cepat dibandingkan dengan skema komunal.

"Pilihan ini memungkinkan pembangunan huntap berjalan lebih cepat, karena lahan atau tanah relokasi telah tersedia, sehingga BNPB dapat segera melakukan pembangunan," ujarnya.

Abdul menjelaskan skema huntap mandiri memberikan keleluasaan bagi warga terdampak untuk mengajukan usulan pembangunan kembali rumah mereka yang rusak berat di atas tanah milik mereka sendiri (in situ).

Sebaliknya, pada opsi huntap komunal, pemerintah daerah memikul kewajiban penuh untuk menyediakan hamparan lahan relokasi yang baru sebelum proses konstruksi fisik dapat dimulai oleh BNPB.

Berdasarkan data rekapitulasi per Senin (13/7), target 695 unit di Ranah Minang tersebar di Padang Pariaman sebanyak 457 unit, Tanah Datar 101 unit, Lima Puluh Kota 49 unit, Agam 29 unit, dan Pasaman Barat 28 unit.

Selanjutnya, alokasi huntap mandiri juga menyasar wilayah Pesisir Selatan sebanyak 15 unit, Kota Pariaman 8 unit, Pasaman 4 unit, serta Kota Padang Panjang 4 unit, ditambah usulan baru dari Pemerintah Kota Padang sebanyak 22 unit.

Seluruh unit huntap mandiri tersebut akan dibangun menggunakan standar rumah tipe 36 yang dilengkapi dengan fasilitas dua kamar tidur, satu ruang tamu utama, kamar mandi, serta dapur.

Dalam pelaksanaannya di Sumatera Barat, BNPB menggandeng PT Semen Padang untuk mengaplikasikan inovasi teknologi Sepablock, yaitu material bata saling mengunci (interlocking) yang ramah gempa, ramah lingkungan, dan cepat dibangun.

Abdul menegaskan bahwa sinergi lintas sektor ini merupakan komitmen pemerintah untuk menerapkan prinsip membangun kembali dengan lebih aman dan baik secara terarah serta berkelanjutan.