Wali Kota: Rata-rata lama sekolah di Padang capai 11,64 tahun

Kota Padang (ANTARA) - Wali Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) Fadly Amran menyatakan rata-rata lama sekolah di daerah tersebut mencapai 11,64 tahun atau termasuk salah satu yang tertinggi di provinsi setempat.

"Sementara untuk harapan lama sekolah ialah 16,58 tahun," kata Wali Kota Padang Fadly Amran di Padang, Selasa.

Hal tersebut disampaikannya pada konferensi internasional bertajuk International Conference On The Social Dimensions of Sustainable Development in Southeast Asia (ICSSD-SEA) yang diselenggarakan Universitas Andalas.

Ia mengatakan pemerintahan Kota Padang secara intensif terus fokus pada transformasi dimensi sosial dari tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Upaya tersebut dilakukan melalui serangkaian program pemerintah daerah termasuk adanya Kartu Padang Juara yakni berupa bantuan dan seragam sekolah gratis, serta beasiswa untuk lulusan tingkat sekolah menengah atas.

Menurut dia, implementasi pendidikan melalui Program Padang Juara memberikan andil untuk pemerataan serta kesempatan akses pendidikan di masyarakat yang jauh lebih baik.

"Kami secara agresif menghapus hambatan finansial yang selama ini memaksa anak-anak dari keluarga kurang mampu putus sekolah," kata eks Wako Padang Panjang tersebut.

Selain itu, terdapat pula Program Sertifikasi untuk Guru PAUD dan Program Smart Surau untuk pendidikan karakter nilai-nilai keagamaan bagi para para peserta didik.

Lebih jauh, selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, ia menyampaikan pemerintah setempat juga fokus pada dimensi sosial lainnya termasuk upaya pengurangan kemiskinan, mewujudkan kehidupan sehat dan sejahtera, kesetaraan gender dan model komunitas yang berkelanjutan.

"Untuk angka harapan hidup, saat ini Padang berada di angka 75,59 tahun. Ini telah melampaui target 75,37 di 2025," sebut dia.

Secara umum, ia menyampaikan upaya mempercepat pembangunan berkelanjutan di Kota Padang bukan sekadar slogan, melainkan cetak biru aktif dari tata kelola pemerintahan.

Pendekatan strategis yang dilakukan, tambah dia, bertumpu pada tiga pilar utama yakni kebijakan sosial yang inklusif, layanan publik yang universal dan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.

"Semua ini kami jalankan dengan satu mandat utama yakni tidak ada seorang pun yang tertinggal," ujarnya.