Pariaman dapat bantuan program renovasi 584 RTLH pada 2026

Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar), mendapatkan bantuan program renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta organisasi perangkat daerah terkait tingkat provinsi setempat dengan total kuota 584 unit pada 2026.

"Dengan adanya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini diharapkan warga dengan penghasilan rendah dan selama ini menghuni rumah tidak layak huni di Pariaman dapat tinggal di rumah yang layak huni," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman Muhammad Arif Gunawan, di Pariaman, Jumat.

Ia mengatakan ratusan kuota renovasi RTLH untuk Pariaman tersebut direalisasikan melalui empat tahap. Tahap pertama yaitu untuk renovasi 129 unit RTLH yang berasal dari Kementerian PKP sedangkan tahap kedua sebanyak 23 unit yang merupakan aspirasi salah satu Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sumbar II.

Sedangkan tahap tiga yaitu sebanyak 309 unit yang berasal dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sumbar yang terbanyak dari 19 kabupaten dan kota yang ada di provinsi itu.

Sedangkan tahap empat, lanjutnya, juga berasal dari Kementerian PKP dengan kuota yang diperoleh Pariaman mencapai 123 unit rumah. Informasi terkait bantuan untuk tahap empat ini baru diperoleh Pariaman dari Kementerian PKP beberapa hari lalu.

"Tahap satu dan dua sedang berjalan proses pengerjaan, tahap tiga sedang proses verifikasi dan validasi di lapangan, dan untuk tahap empat masih proses validasi dokumen pendukung," katanya.

Ia menyebutkan besaran dana yang dikucurkan untuk masing-masing rumah tersebut mencapai Rp20 juta dengan rincian Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan sedangkan sisanya atau Rp2,5 juta lagi untuk upah tukang bangunan.

Arif mengatakan warga yang diprioritaskan mendapatkan bantuan tersebut berasal dari desil I sampai dengan desil IV dalam Data Sosial Ekonomi Nasional dari Kementerian Sosial.

Ia mengapresiasi program tersebut karena jika calon penerima bantuan yang bersifat stimulan itu tidak memenuhi syarat maka bisa diganti dengan penerima lainnya sehingga secara otomatis tidak mengurangi kuota untuk daerah itu.

Ia menyampaikan bahwa meskipun pada tahun ini daerah itu banyak menerima bantuan untuk renovasi RTLH namun masih ada 84 unit rumah lagi yang belum terakomodir.

"Sisa rumah yang belum terakomodir ini akan kami usulkan kembali agar bisa terealisasi pada tahun 2027," ujarnya.