Padang tekankan standardisasi produk lokal agar jadi penyuplai MBG

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menekankan pentingnya standardisasi berbagai produk lokal agar bisa menjadi penyuplai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Pasar tradisional, UMKM, petani, nelayan dan peternak lokal harus distandardisasi agar bisa masuk dalam ekosistem pemasok pangan ini," kata Wali Kota Padang, Fadly Amran di Kota Padang, Rabu.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Padang pada rapat koordinasi dan evaluasi komprehensif terkait implementasi MBG yang merupakan program nasional.

Menurut eks Wali Kota Padang Panjang tersebut, standardisasi produk-produk lokal tersebut ditujukan agar program MBG memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat terutama pelaku UMKM, petani, pedagang dan lain sebagainya.

Fadly mengatakan keberhasilan program ini bertumpu pada akurasi sistem pendataan, mulai dari kebutuhan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), ketersediaan bahan baku hingga pola distribusi. Apalagi, Badan Gizi Nasional (BGN) telah merumuskan sistem penilaian.

Artinya, setiap SPPG kini lebih dituntut untuk meningkatkan dan memenuhi standar tertinggi yang ditetapkan BGN agar implementasi MBG di setiap daerah mencapai sasaran atau target pemerintah pusat.

"Saya berharap seluruh dapur MBG mampu memenuhi standar terbaik dari aspek mutu layanan, kebersihan, keamanan pangan hingga tata kelola operasional," ujarnya.

Di samping pemenuhan gizi dan ekonomi, pemerintah daerah juga fokus pada aspek infrastruktur pendukung. Dalam hal ini kepala daerah telah menginstruksikan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum dan dinas terkait untuk menjamin ketersediaan akses air bersih di seluruh dapur SPPG.

Tidak hanya itu, Pemkot Padang secara berkelanjutan terus mengingatkan agar pengelola yayasan maupun SPPG untuk tetap tertib administrasi mengenai regulasi pembangunan gedung hingga pemanfaatan lahan daerah.

"Program prioritas tetap harus berjalan namun keselamatan, ketertiban tata kota, dan kepatuhan terhadap regulasi tidak boleh diabaikan," katanya menegaskan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang sekaligus Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Padang Alfiadi mengatakan evaluasi berkala dilakukan setiap bulan guna mengawal mutu pelayanan dari hulu hingga ke hilir.

Hingga saat ini, pelaksanaan MBG di Kota Padang tercatat berjalan relatif baik dan kondusif. Dari target 96 SPPG, sebanyak 72 di antaranya atau sekitar 75 persen sudah aktif beroperasi melayani penerima manfaat. Sementara, 24 SPPG lainnya ditargetkan terpenuhi dalam dua hingga tiga bulan ke depan.

"Kita terus mengawal kualitas pelaksanaan MBG. Sesuai arahan wali kota, seluruh SPPG harus menjadi yang terbaik, sejalan dengan semangat program unggulan Padang Juara," ujar dia.