Mensos: Sekolah Rakyat terdampak jika tambahan anggaran tak disetujui

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mengatakan Sekolah Rakyat menjadi salah satu program yang akan terdampak bila pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun untuk Kementerian Sosial tahun 2027, tidak dapat terpenuhi.

"Sebanyak 101.606 siswa Sekolah Rakyat akan terdampak, karena operasional ini di tahun 2027, masih kekurangan Rp3,64 triliun. Tentu ini akan mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat," kata Menteri Sosial, Saifullah Yusuf dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu.

Selain Sekolah Rakyat, ada lima kelompok lainnya yang paling terdampak.

"Pertama, 1.461.169 lansia dan disabilitas tunggal miskin tidak mendapat bantuan langsung berkelanjutan. Nilai anggarannya sebesar Rp3,5 triliun yang belum tersedia," kata Saifullah Yusuf.

Kedua, 420.000 keluarga terancam tidak mendapatkan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dengan nilai anggaran Rp1,01 triliun. "Anggarannya belum tersedia," kata Saifullah Yusuf.

Ketiga, 270.000 anak yatim piatu terancam tidak mendapatkan bantuan atensi rehabilitasi sosial dengan anggaran sebesar Rp648 miliar.

Kemudian, ada 5.133 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang berpotensi tidak mendapatkan tali asih, dan 390.000 keluarga penerima manfaat Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) tidak mendapatkan anggaran graduasi.

Selanjutnya, 70.510 penyandang disabilitas tidak mendapatkan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (Atensi).

"Dari 70.000 penyandang disabilitas atau calon penerima manfaat, hanya bisa menjangkau 14.743 orang dari total kebutuhan Rp261 miliar, karena anggarannya belum tersedia," kata Saifullah Yusuf.

Kementerian Sosial mengajukan tambahan anggaran ke Komisi VIII DPR RI sebesar Rp22,49 triliun untuk tahun 2027, jika disetujui total anggaran Kementerian Sosial pada tahun 2027 menjadi Rp107,20 triliun.