Tanggapi keluhan petani, Pemkot Padang percepat pemulihan infrastruktur irigasi pascabencana

Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang, Sumatra Barat, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mempercepat pemulihan infrastruktur irigasi yang rusak pascabencana demi memastikan areal persawahan masyarakat yang sempat mengering dapat kembali teraliri air secara normal dalam waktu dekat.

Langkah taktis ini menjadi fokus utama dan prioritas pemerintah setempat untuk menyikapi keluhan petani yang terdampak oleh bencana alam galodo pada November dan Desember tahun lalu, yang menyisakan kerusakan serius pada jalur pengairan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well Off Sanora, di Padang, Jumat (12/6/2026), membenarkan adanya dampak kerusakan tersebut terhadap sektor pertanian warga.

"Terkait dengan kondisi irigasi di Kota Padang pascabencana November dan Desember tahun lalu, ada beberapa irigasi yang rusak mengakibatkan tidak teralirinya air ke sawah-sawah masyarakat," katanya.

Guna mempercepat pasokan air ke sawah warga, Pemkot Padang langsung mengambil tindakan responsif dengan membangun sinergi bersama Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas SDA Provinsi Sumatra Barat.

Well Off menjelaskan pihaknya memanfaatkan dana Transfer ke Daerah (TKD) di anggaran pergeseran untuk membiayai pemulihan sarana pengairan yang rusak tersebut.

Melalui sumber dana TKD tersebut, Dinas PUPR Kota Padang telah menyiapkan 17 paket pekerjaan fisik yang dikhususkan untuk penanganan irigasi.

Saat ini, pihak dinas terkait sedang mematangkan seluruh berkas kelengkapan agar proyek fisik pemulihan pengairan bisa segera berjalan di lapangan.

"Untuk Kota Padang dilaksanakan melalui dana TKD di anggaran pergeseran, dan sekarang prosesnya di tahap perencanaan. Dan insyaallah dalam minggu depan itu sudah selesai, dan akan kita lelang pekerjaan fisiknya," kata Well Off.

Sembari menunggu proses lelang rampung, Pemko Padang juga melakukan langkah darurat menggunakan dana operasional dan pemeliharaan untuk mengantisipasi kekeringan yang berkepanjangan.

Pengerjaan fisik di lapangan dipastikan sudah langsung digenjot oleh Dinas PUPR begitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pergeseran resmi ditandatangani.

Intervensi cepat berskala pemeliharaan ini sengaja diarahkan langsung ke pusat-pusat pertanian yang terdampak parah agar lahan sawah di sana bisa segera digarap kembali oleh masyarakat setempat.

"Untuk operasional dan pemeliharaan, kita sudah, pekerjaan fisiknya sudah mulai kita laksanakan terhitung sejak DPA pergeseran ditandatangani. Dan itu dikerjakan di daerah-daerah terdampak bencana, seperti di kawasan Lubuk Minturun, Guo, Gunung Nago, dan daerah-daerah lain yang terdampak bencana galodo di tahun lalu," ujarnya pula.