Pemkot Padang-ORI Sumbar jalin kerja sama peningkatan layanan publik

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Padang bersama Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menjalin kerja sama peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup pemerintah setempat.

"Kerja sama ini mencakup beberapa poin krusial di antaranya pencegahan maladministrasi, percepatan penyelesaian laporan dan pengaduan masyarakat," kata Wali Kota Padang Fadly Amran di Kota Padang, Kamis.

Selain itu, kerja sama yang ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) tersebut juga berisikan tentang pertukaran data dan informasi, sosialisasi peningkatan kualitas layanan publik serta pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Mantan Wali Kota Padang Panjang ini mengatakan kolaborasi dengan Ombudsman RI merupakan bagian nyata dari komitmen Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berorientasi pada layanan masyarakat.

"Langkah ini sekaligus menjadi implementasi dari program unggulan Padang Amanah dari sembilan program andalan Kota Padang," kata dia.

Pada kesempatan itu, ia mengatakan berbagai upaya yang sudah dilakukan pemerintah daerah berhasil meningkatkan nilai kepatuhan standar pelayanan publik Kota Padang yang mencapai 93,67 atau jauh melampaui target nasional. Sedangkan, indeks reformasi birokrasi di kota itu tercatat 87,31 atau tertinggi di Sumbar dan terbaik di Pulau Sumatera.

Sementara itu, anggota Ombudsman RI Maneger Nasution mengatakan berbagai persoalan layanan publik yang sempat menjadi perhatian masyarakat di Kota Padang berhasil diperbaiki melalui tindak lanjut yang konkret oleh pemerintah daerah setempat.

"Banyak rekomendasi tindakan korektif yang telah ditindaklanjuti, dan ini menunjukkan pemerintah daerah terbuka terhadap pengawasan serta memiliki komitmen kuat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujar dia.

Dia mengatakan Ombudsman RI setempat akan terus mengawal kualitas pelayanan sekaligus mencegah potensi maladministrasi yang bisa menjadi pintu masuk tindakan korupsi.