Pemkot Padang Panjang dukung Tol Padang-Bukittinggi, minta informasi utuh bagi masyarakat terdampak

Padang Panjang (ANTARA) - Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, mendukung proses perencanaan dan pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Padang-Bukittinggi dengan tetap mengedepankan keterbukaan informasi serta perlindungan hak-hak masyarakat yang terdampak.

Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra mengatakan pembangunan jalan tol merupakan kebutuhan untuk mendukung kemajuan daerah. Karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang lengkap dan mudah dipahami mengenai seluruh tahapan pembangunan.

"Kami berharap pihak perencana, pelaksana, maupun instansi terkait dapat memberikan penjelasan yang seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai trase jalan, manfaat pembangunan, mekanisme pengadaan tanah, bentuk ganti kerugian, perlindungan hak masyarakat, hingga dampak sosial dan lingkungan," kata Allex saat Rapat Koordinasi Penyusunan Daftar Pihak yang Berhak Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang-Bukittinggi Seksi Sicincin-Bukittinggi di Aula Balai Kota Padang Panjang, Jumat.

Menurut dia, pembangunan harus berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan maupun hak-hak masyarakat yang terdampak.

"Seluruh proses perlu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi rasa keadilan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat," ujarnya.

Allex menambahkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, ninik mamak, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar pembangunan dapat diterima masyarakat.

Ia menilai pembangunan Jalan Tol Padang-Bukittinggi berpotensi menjadi tonggak penting transformasi ekonomi Sumatera Barat sekaligus memperkuat konektivitas nasional apabila seluruh pihak dapat bersinergi.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol 2.10 Wisnu Priambodo mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan menghimpun masukan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pihak terkait terhadap hasil survei serta rencana trase yang telah disusun.

"Masukan yang berkembang dalam forum ini akan dihimpun dan diteruskan kepada pihak yang berwenang pada tingkat selanjutnya sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan," katanya.

Menurut Wisnu, langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan sekaligus meminimalkan dampak terhadap masyarakat di wilayah terdampak.

"Kami ingin meminimalkan dampak terhadap masyarakat. Karena itu, masukan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan unsur terkait lainnya sangat penting dalam proses perencanaan ini," ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri Wakil Bupati Tanah Datar, Penjabat Sekretaris Daerah Padang Panjang Wita Desi Susanti, Ketua Komisi III DPRD Mahdelmi, para pemangku adat dari tiga kenagarian di Padang Panjang dan Tanah Datar, serta sejumlah pejabat dan undangan lainnya.