Pemkab Pasaman Barat dan BI kerja sama pengelolaan cadangan pangan

Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melakukan kerja sama pengelolaan cadangan pangan dengan Bank Indonesia sebagai upaya pengendalian inflasi di daerah itu.

Bupati Pasaman Barat Yulianto di Simpang Empat, Selasa mengatakan pengendalian inflasi bukan hanya tentang menjaga stabilitas harga, tetapi juga mengelola cadangan pangan, menjaga daya beli, melindungi kesejahteraan rakyat dan memastikan perekonomian daerah bergerak secara sehat dan berkelanjutan.

Menurutnya, dalam beberapa waktu terakhir, dinamika ekonomi global maupun nasional memberikan tantangan tersendiri bagi daerah. Mulai dari fluaktuasi harga pangan, gangguan distribusi, perubahan cuaca, hingga ketidakpastian ekonomi.

Oleh karena itu, katanya, dibutuhkan kerja sama yang kuat antara penerimaan daerah, Bank Indonesia, Bulog, pelaku usaha, distributor, petani dan seluruh pihak terkait agar pengendalian inflasi dapat berjalan secara efektif.

"Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi besar di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perdagangan. Potensi ini harus kita optimalkan sebagai kekuatan utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mendorong pemulihan ekonomi daerah," katanya.

Dia menyebutkan Pemkab Pasaman Barat terus berupaya memperkuat langkah-langkah strategis menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok, memperlancar distribusi pangan dengan melaksanakan operasi pasar atau gerakan pangan murah.

Kemudian meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat koordinasi antar instansi melalui tim pengendalian inflasi daerah (TPID).

"Kita juga sudah melakukan perlombaan penanaman cabai di setiap nagari (desa). Itu salah satu menjaga dan mengendalikan inflasi," katanya.

Dia menegaskan komitmen untuk menjaga inflasi tetap stabil antara 1,5 persen sampai 3,5 persen.

Dia menekankan jajarannya untuk fokus pada langkah strategis, di antaranya menjaga stabilitas harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, agar tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Lalu memastikan jumlah stok, kebutuhan pokok (pangan, energi dan lainnya), selalu mencukupi kebutuhan Masyarakat di setiap wilayah.

Pemantauan inflasi juga dilakukan dengan memantau harga dan stok secara rutin, terutama komoditas penyumbang inflasi tertinggi yakni cabai, bawang, beras, daging dan telur ayam ras.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi Sumbar hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen plus minus satu persen.

“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas dan seluruh pihak,,” katanya.

Meski inflasi masih terkendali, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.

Tantangan tersebut mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi.

Ia juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit karena naiknya dolar terhadap rupiah.

Kondisi itu dinilai positif, namun tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi.

“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya.

Dia meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri akibat naiknya harga barang dari luar negeri (imported inflation) akibat pelemahan nilai tukar rupiah.