Enam kecamatan di Limapuluh Kota belum punya pos dan mobil damkar

Padang (ANTARA) - Enam kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota, Sjmatera Barat, belum punya Pos Pemadam Kebakaran (Pos Damkar) yang lengkap dengan personil dan armada. Keenam kecamatan itu adalah Situjuah Limo Nagari, Luhak, Bukit Barisan, Mungka, Guguak, dan Payakumbuh.

"Enam kecamatan ini belum punya Pos dan mobil Damkar. Padahal, kebakaran di 6 kecamatan ini sering terjadi," kata anggota Komisi II DPRD Limapuluh Kota, M. Fajar Rillah Vesky, saat mengunjungi lokasi kebakaran dua rumah gadang Suku Salo-Kutianyia, Nagari Tungkar, Situjuah Limo Nagari, Minggu pagi (3/5/2026).

Fajar Rillah Vesky menyebut, berdasarkan "Limapuluh Kota Dalam Angka 2026" yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2025 lalu, dari 414 kejadian kebakaran di kabupaten ini, sebanyak 146 kebakaran terjadi di enam kecamatan yang belum punya mobil Damkar. Junlah ini meningkat dibandingkan tahun 2024 yang baru 41 kejadian di 6 kecamatan.

"Data BPS yang bersumber dari Dinas Damkar ini menujukkan, kebakaran di 6 kecamatan yang belum punya pos dan mobil damkar, meningkat dari tahun ke tahun. Makanya, kita dorong Pemkab Limapuluh Kota membuat Pos Damkar dan menyediakan armada untuk kecamatan ini," kata Fajar Rillah Vesky.

Fajar menyebut, dari enam kecamatan tersebut, ada satu kecamatan, yakni Bukit Barisan. yang sudah punya Pos Damkar, tapi personilnya baru seregu, dan belum dilengkapi mobil. Sedangkan lima kecamatan lain, yakni Situjuah Limo Nagari, Luhak, Guguak, Mungka, dan Payakumbuh, belun punya Pos Damkar dan mobil Damkar.

"Mengingat layanan kebakaran dan non-kebakaran yang diurus Dinas Damkar adalah layanan wajib pemerintah. Termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Trantibumlinmas. Maka, setiap tahun, Pos dan Armada Damkat ini perlu diangsur. Walau kita tahu, situasi keuangan daerah sedang sulit," kata Fajar Rillah Vesky.

Politisi Partai Golkar ini menyebut, dalam setiap rapat kerja Komisi II DPRD dengan Dinas Damkar, persoalan ketiadaan Pos Damkar dan mobil Damkar di 6 kecamatan, selalu dibahas. Diperkirakan, untuk mendirikan Pos Damkar yang lengkap dengan personel dan mobil Damkar di satu kecamatan, dibutuhkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar sampai Rp3 miliar.

"Hanya saja, anggaran untuk pemenuhan layanan bidang SPM di daerah kita, masih sangat rendah dibanding anggaran untuk penunjang dan operasional rutin di berbagai OPD. Sehingga, anggaran untuk mobil Damkar, belum masuk prioritas belanja pemda. Harusnya, tentu menjadi prioritas karena termasuk urusan pemerintahan wajib," kata Fajar Rillah Vesky. (*)