Pemkab Pasaman Barat evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral 2026

Simpang Empat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat melakukan evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral tahun 2026 untuk memperkuat implementasi Satu Data Indonesia yang akurat dan terintegrasi.

"Bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Pasaman Barat kita melakukan evaluasi dengan mengadakan rapat bersama agar penyelanggaraan statistik sektoral berjalan dengan baik," kata Asisten Bidang Administrasi Umum Harlina Syahputri di Simpang Empat, Jumat.

Menurutnya dalam kegiatan itu dibahas persiapan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026.

Pemkab Pasaman Barat menargetkan peningkatan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari 2,49 predikat cukup pada 2024 menjadi minimal 2,6 yakni predikat baik pada 2026.

"Tegar capaian itu membutuhkan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyediakan data yang berkualitas," katanya.

Target evaluasi itu, katanya, diharapkan mencapai predikat baik. Hal itu bergantung pada kualitas data yang dimiliki.

Ia mengatakan salah satu komponen penting dalam evaluasi adalah ketersediaan data terstandar dan metadata yang valid agar mudah dibagi dan dipakai oleh instansi.

Kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam menghasilkan data yang akurat dan terintegrasi.

Dia menjelaskan evaluasi tahun 2026 akan berfokus pada dua perangkat daerah, yakni Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagai lokus penilaian.

Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Pemkab Pasaman Barat telah membentuk Tim Penilai Internal (TPI) yang melibatkan lintas instansi, di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Komunikasi dan Informatika serta BPS.

Kepala BPS Pasaman Barat Dwi Susanti, menekankan pentingnya kolaborasi antara wali data dan sekretariat dalam mendukung pembangunan berbasis data.

Menurutnya, BPS sebagai pembina statistik sektoral akan terus memberikan pendampingan guna meningkatkan nilai IPS Pasaman Barat.

“BPS akan menyusun jadwal pembinaan serta memberikan bimbingan teknis kepada perangkat daerah terkait data yang akan dievaluasi, sehingga kualitas data yang dihasilkan semakin baik dan berstandar,” jelasnya.