BKKBN: Perlu penataan kota lebih inklusif tangani luapan urbanisasi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN menyatakan pentingnya penataan kota yang lebih inklusif untuk menangani luapan urbanisasi penduduk dari desa ke kota pasca-arus mudik.

Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiyono menyatakan hal tersebut untuk merespons kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke bantaran rel kereta kawasan Senen, Jakarta Pusat, pada Kamis (26/3), untuk meninjau dan menyapa warga sebagai langkah "belanja" masalah secara langsung dari lapangan.

"Dalam konteks ini, kehadiran Presiden tidak hanya menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap kondisi sosial tersebut, tetapi juga menegaskan urgensi penanganan urbanisasi, penataan kota yang lebih inklusif, penyediaan perumahan terjangkau, serta pemerataan pembangunan agar tekanan urbanisasi tidak terus melahirkan kawasan kumuh di ruang-ruang yang tidak semestinya dihuni," katanya di Jakarta, Rabu.

Budi mengemukakan pemukiman padat di bantaran rel kereta mencerminkan dampak nyata dari arus urbanisasi yang terus meningkat, dimana perpindahan penduduk dari desa ke kota tidak selalu diiringi dengan ketersediaan hunian yang layak.

"Akibatnya, banyak masyarakat berpenghasilan rendah terpaksa membangun tempat tinggal di lahan-lahan marginal yang berisiko tinggi, seperti bantaran rel kereta, demi mendekati pusat ekonomi dan peluang kerja," ujar dia.

Budi juga menyampaikan setiap tahun Jakarta mengalami penambahan sekitar 16 ribu penduduk akibat urbanisasi dari desa. Penambahan ini harus diantisipasi, baik dari sisi pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, maupun layanan publik lainnya.

"Jika tidak dihitung secara presisi, akan muncul risiko kepadatan, kemacetan, hingga penurunan kualitas kesejahteraan masyarakat, bahkan potensi peningkatan kriminalitas," ujar dia.

Ia menekankan arus urbanisasi yang diatur secara matang, baik dari sisi strategis maupun teknis, dapat membantu mewujudkan kebijakan yang lebih terintegrasi, utamanya seiring dengan disusunnya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK).

Oleh karena itu Kemendukbangga/BKKBN menyusun rencana aksi dalam rapat koordinasi bersama 15 kementerian/lembaga untuk mengantisipasi arus urbanisasi yang semakin meningkat setiap tahun, utamanya pasca-libur Lebaran.

"Urgensi rapat ini adalah karena persoalan urbanisasi tidak hanya terjadi saat momen Lebaran dan arus balik, tetapi juga berdampak pada tata wilayah jika tidak diantisipasi dengan baik. Tanpa perencanaan yang matang, dampaknya bisa luas," ucap Budi.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BKKBN: Perlu penataan kota lebih inklusif tangani lonjakan urbanisasi