Ombudsman minta KAI-Angkasa Pura optimalkan fasilitas publik bandara

Kota Padang (ANTARA) - Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama Angkasa Pura Cabang Bandara Internasional Minangkabau (BIM) mengoptimalkan pelayanan dan fasilitas publik di dalam kawasan bandara setempat.

"Ada beberapa temuan Ombudsman terkait kurang optimalnya pelayanan publik di dalam area Bandara Internasional Minangkabau," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi di Kota Padang, Sabtu.

Dalam tinjauannya ke kawasan BIM, Adel menemukan fasilitas publik berupa eskalator di jembatan penyeberangan orang atau skybridge tidak berfungsi dengan optimal. Bahkan, eskalator untuk naik sengaja dimatikan dan hanya dihidupkan ketika ada calon penumpang.

Dari keterangan pihak Angkasa Pura BIM kepada Ombudsman, seharusnya fasilitas publik itu dirawat secara bersama yakni dengan PT KAI, dan tidak dibebankan kepada Angkasa Pura saja. Alasannya, eskalator dan skybridge merupakan fasilitas penunjang bagi pengguna jasa kereta api.

"Sayangnya, hingga kini Angkasa Pura BIM dan PT KAI belum mencapai kesepakatan bisnis," ujarnya.

Kepala Ombudsman Sumbar menegaskan optimalisasi layanan publik di area publik harus menjadi atensi kedua belah pihak agar tidak merugikan masyarakat. Apalagi, fasilitas itu sangat dibutuhkan oleh kelompok lanjut usia (lansia), ibu hamil dan menyusui, anak-anak bahkan penyandang disabilitas.

Tidak hanya itu, Adel juga menyoroti aspek kebersihan di area jembatan penyeberangan orang yang menghubungkan langsung bandara dengan stasiun keberangkatan dan kedatangan kereta api.

Menurutnya, sebagai salah satu bandara berstandar internasional di Indonesia, aspek kebersihan menjadi suatu keharusan dan wajib diperhatikan pengelola bandara. Sebab, hal itu akan menjadi cerminan bentuk layanan di fasilitas publik.

"Bayangkan, sekelas bandara internasional, untuk informasi petunjuk arah saja masih menggunakan kertas (print out)," ujarnya.