Peradilan Rakyat Gugat KTM WTO Tidak Demokratis

Jakarta, (Antara) - Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim bersama solidaritas masyarakat sipil internasional melakukan peradilan rakyat menggugat Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) ke-9 yang berjalan tidak demokratis. Koordinator Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim, Mida Saragih, di Jakarta, Rabu, mengatakan peradilan rakyat digelar bertujuan untuk menyajikan platform bersama menyikapi berbagai persoalan pembangunan serta pelanggaran HAM oleh korporasi, WTO, serta sejumlah lembaga internasional. Selain itu, menurut dia, peradilan rakyat juga bertujuan untuk menggugat KTM WTO yang pelaksanaannya dinilai tidak demokratis. Ia mengatakan petani tidak butuh WTO untuk mengatur mereka, karena petani bisa merancang benih sendiri sehingga tidak memerlukan Kesepakatan Hak Kekayaan Intelektual. Yang paling dibutuhkan petani, menurut dia, perlindungan negara kepada petani, khususnya terkait subsidi pangan. Sementara itu, perwakilan dari Third World Network (TWN) Indonesia, Luthfiyah Hanim, mengatakan akses pada pangan adalah salah satu hak azasi manusia yang mendasar. Karena itu pemerintah wajib memberikan subsidi pangan, tanpa diberi sanksi perdagangan dan tanpa membatasi cakupannya. Selain itu, ia mengatakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang memberikan subsidi dalam jumlah fantastis kepada petani dan konsumennya, namun porsi terbesar subsidi itu justru dinikmati korporasi pertanian. Menurut dia, Pemerintah AS dalam hal ini berlaku tidak adil karena itu apa yang dibahas dalam KTM WTO saat ini berpotensi melanggar hak atas pangan. Tuntutan dalam peradilan rakyat yang dilakukan di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri WTO yang berlangsung sejak 3 hingga 6 Desember 2013 di Nusa Dua, Bali, juga diajukan oleh Forum Masyarakat Sipil untuk Keadilan Iklim bersama solidaritas masyarakat sipil internasional kepada korporasi batubara dan Pemerintah agar mau menghentikan tambang batubara dan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para korban dan mengembangkan model adaptasi iklim nasional. (*/jno)