Lubukbasung (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat bakal melakukan dua strategi dampak pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat dan kebijakan efesiensi keuangan, agar program pembangunan tidak begitu terdampak dengan adanya kebijakan tersebut.
"Dua strategi itu berupa meningkatkan pendapatan asli daerah dan meminta bantuan pembangunan ke kementrian dengan mengajukan proposal," kata Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal di Lubuk Basung, Sabtu.
Ia mengatakan apabila pendapatan asli daerah kuat atau bagus, tentu fiskal akan bagus, sehingga beban daerah bakal berkurang nantinya.
Pada 2025, tambahnya pendapatan asli daerah Agam Rp200 miliar lebih dan berharap realisasi bakal tercapai nantinya.
Untuk pendapatan asli daerah pada tahun depan, diprediksi diatas Rp200 miliar.
"Penguatan pendapatan asli daerah ini mendapatkan dukungan dari anggota DPRD Agam," katanya.
Ia menambahkan dalam mencapai target pendapatan asli daerah pada 2025, butuh kerja keras dan kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah Agam dengan organisasi perangkat daerah lainnya dan pihak kecamatan.
Dengan cara itu, maka realisasi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak perhotelan, pajak restoran, retribusi dan pendapatan lain-lainnya bakal bisa dioptimalkan nantinya.
"Ini butuh kerja keras dan kaloborasi dengan organisasi perangkat dan pemerintah kecamatan sangat dibutuhkan," katanya.
Ia mengakui untuk pembangunan bakal meminta bantuan ke pemerintah pusat melalui kementerian-kementrian yang ada seperti, infrastruktur ke Kementrian Pekerjaan Umum, kesehatan ke Kementrian Kesehatan dan lainnya.
Untuk itu, harus aktif melakukan silaturahmi dan bertemu dengan kementerian dalam menyampaikan proposal.
"Ini telah saya lakukan maupun Bupati Agam Benni Warlis dengan harapan agar bantuan pembangunan dari pusat bakal kita dapat," katanya.
