Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) terus mematangkan rencana penerbitan sukuk daerah sebagai salah satu langkah inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
"Dana hasil penerbitan nantinya akan masuk dalam APBD Provinsi Sumbar dan sepenuhnya digunakan untuk membangun infrastruktur daerah," kata Gubernur Sumbar Mahyeldi, di Padang, Selasa.
Gubernur mengatakan telah melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait baik itu Direktorat Jenderal Pengembangan Keuangan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menurut dia, hasil dari pertemuan maupun pembahasan dengan pihak-pihak tersebut pada dasarnya memberikan banyak pencerahan dan arahan penting tentang mekanisme penerbitan sukuk daerah.
"Semua memberikan pandangan dan dukungan terhadap rencana penerbitan sukuk Pemprov Sumbar yang akan segera dilaksanakan," ujar mantan Wali Kota Padang itu pula.
Dengan dukungan penuh itu, ia optimistis penerbitan sukuk daerah benar-benar mampu menjadi langkah baru dalam memperkuat kemandirian fiskal di tengah keterbatasan anggaran daerah serta mempercepat pembangunan infrastruktur di Ranah Minang.
"Sumbar harus punya inovasi dan cara-cara kreatif untuk menggerakkan pembangunan. Salah satunya lewat sukuk ini," ujarnya menegaskan.
Di sisi lain, Mahyeldi menyampaikan dalam pengelolaan sukuk daerah tersebut, Pemprov Sumbar juga akan bekerja sama dengan Bank Nagari dengan skema transaksi yang digunakan ialah ijarah atau sewa sesuai dengan arahan dari Dewan Syariah Nasional.
Ia memastikan seluruh proses akan dijalankan sesuai aturan yang berlaku baik peraturan pemerintah, peraturan OJK maupun ketentuan perundang-undangan lainnya.
Selain itu, pihaknya telah membentuk Tim Sembilan yang diketuai oleh kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. Tim tersebut akan menyiapkan teknis pelaksanaan serta berkoordinasi dengan kementerian terkait.
Lebih lanjut, skema usulan sukuk daerah Pemprov Sumbar ialah estimasi kupon 10 persen. Kemudian total dana penerbitan Rp1 triliun dengan rincian Rp750 miliar akan dialokasikan sebagai penyertaan modal ke BUMD, yakni unit syariah Bank Nagari serta Rp250 miliar untuk pembangunan ruang operasi RSUD Ahmad Muchtar Bukittinggi.
Selanjutnya, sumber pembiayaan hasil penerbitan sukuk akan masuk ke komponen pendapatan pembiayaan APBD Sumbar. Sementara itu, pemanfaatan dividen dari unit usaha syariah Bank Nagari akan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur daerah serta pembayaran kupon kepada investor.
