Parik Malintang (ANTARA) - Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat mendapatkan bantuan perbaikan infrastruktur rusak dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan total anggaran Rp65 miliar untuk pelaksanaan kegiatan akhir 2025 dan 2026.
"Padang Pariaman, insya Allah akan mendapatkan dana 'rehab rekon' (rehabilitasi dan rekonstruksi). Terbesar dari daerah lainnya karena bupatinya saat ini fokus dalam penyelesaian masalah ini (bencana,)" kata Sekretaris Utama BNPB Rustian saat meresmikan tiga jembatan yang perbaikannya dari BNPB dan pembangunan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana, Kecamatan Patamuan, Senin.
Ia mengatakan besaran anggaran tersebut telah diusulkan BNPB kepada Kementerian Keuangan namun tidak menutup kemungkinan adanya penurunan di kementerian itu meskipun biasanya penurunan itu tidak besar.
Ia menyampaikan hibah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi diberikan BNPB kepada seluruh kabupaten dan kota di Indonesia berdasarkan permohonan kepala daerahnya. Permohonan tersebut, lanjutnya kemudian akan dievaluasi oleh BNPB.
"Sebenarnya besaran anggaran yang diusulkan Padang Pariaman jauh lebih besar, Rp160 miliar," katanya.
Rustian mengatakan anggaran yang diminta tersebut tidak dapat dipenuhi sepenuhnya karena Indonesia terdiri dari 38 provinsi yang mencukupi 519 kabupaten dan kota yang semuanya meminta anggaran perbaikan infrastruktur yang rusak karena bencana.
Pada kesempatan itu ia meminta pemerintah daerah dan masyarakat dapat menjaga dan merawat infrastruktur yang telah diperbaiki karena anggaran yang dikeluarkan relatif besar.
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis mengatakan anggaran Rp65 miliar tersebut akan digunakan untuk memperbaiki 11 titik infrastruktur yang rusak akibat bencana di antaranya jalan putus, irigasi rusak, jembatan rusak, dan normalisasi sungai.
"Di antaranya perbaikan dua jembatan dan satu jalan di Sikuliek (Kecamatan Batang Anai) serta pemasangan jeti sebelah di Batang Ulakan (Kecamatan Ulakan Tapakis," kata dia.
Ia mengatakan Padang Pariaman merupakan daerah yang rawan bencana sehingga dalam beberapa tahun terakhir banyak infrastruktur vital di daerahnya rusak sehingga tidak saja mengganggu sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi masyarakat namun juga ketahanan pangan.
Infrastruktur yang rusak tersebut diupayakan diperbaiki agar tidak saja menganggu mobilitas masyarakat namun juga menjaga ketahanan pangan daerah serta mewujudkan swasembada pangan yang diprogramkan pemerintah pusat.
