Menkopolhukam Ajak Perwakilan Tingkatkan Partisipasi Pemilu

id Menkopolhukam Ajak Perwakilan Tingkatkan Partisipasi Pemilu

Menkopolhukam Ajak Perwakilan Tingkatkan Partisipasi Pemilu

Djoko Suyanto

Beijing, (Antara) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto mengimbau perwakilan RI di mancanegara untuk giat mensosialisasikan Pemilu 2014 dan meningkatkan partisipasi WNI di luar negeri dalam Pemilu mendatang. "Secara keseluruhan partisipasi masyarakat termasuk WNI di mancangara dalam Pemilu cenderung menurun," katanya, saat memberikan pembekalan kepada 89 perwakilan RI se-Asia Pasifik di Beijing, Jumat petang. Djoko mengatakan dibandingkan 1999 partisipasi masyarakat Indonesia mengikuti Pemilu cenderung menurun. "Pada 1999 partisipasi masyarakat sangat tinggi karena itu baru pertama kalinya, kita melakukan pemilihan langsung," tuturnya. Namun, sejak 2004 partisipasi pemilu masyarakat Indonesia menurun. "Ini sangat disesalkan mengingat kita telah memilih dan diakui sebagai negara demokrasi. Jika partisipasi pemilu turun, bagaimana kita akan diakui sebagai negara demokratis," ujar Djoko. Menkopolhukam menyatakan tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya antara 60 hingga 70 persen. Terlebih, tambah dia, kecenderungan para golput tersebut ikut kecam pemerintah. "Kalau gak milih yang jangan ribut. Ini sudah tidak menggunakan hak pilihnya ketika yang tidak dikehendaki muncul memimpin, ikut ribut," tutur Djoko menambahkan. Ia mengemukakan Pemilu 2014 masih perlu sinkronisasi Daftar Pemilih Tetap antara data yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum dan Kementerian Dalam Negeri melalui e-KTP," ungkapnya. Masalah DPT, lanjut Djoko, sangat penting diketahui para perwakilan RI di mancanegara karena sebagian pemilih ada di luar negeri. "Kehilangan satu atau dua suara itu, sangat berarti bagi para calon legislatif atau calon presiden yang akan berlaga di Pemilu mendatang," katanya. Djoko menambahkan DPT dapat saja berubah kembali, sangat dinamis. "Apalagi di luar negeri ada beberapa TKI yang sulit didata semisal di Arab Saudi yang terkadang paspornya di tahan majikan, atau WNI yang bekerja di ladang-ladang di hutan," tuturnya. "Jadi, jika ada perubahan atau penambahan sangat wajar," kata Djoko menambahkan. (*/sun)