Pemkot Pariaman pastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur terbengkalai

Pariaman (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) memastikan keberlanjutan pembangunan sejumlah infrastruktur yang terbengkalai di daerah itu semenjak beberapa tahun terakhir sehingga dapat menjadi sumber peningkatan kunjungan wisatawan dan perekonomian warga setempat.

"Pemerintah itu tidak memotong pembangunan pemerintahan sebelumnya karena sudah ada uang pemerintah atau negara di sana (untuk pembangunan infrastruktur)," kata Wali Kota Pariaman Yota Balad usai Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman terkait Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Pariaman ke 23 di Pariaman, Rabu.

Ia mengatakan dalam keberlanjutan pembangunan infrastruktur tersebut pihaknya mempertimbangkan aspek prioritas dan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran yang dialami daerah itu.

Namun ia belum bisa memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur pada tahun ini karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berimbas pada pemerintahan daerah.

"Kalau 2026 kami masih belum bisa memastikan, melihat besaran dana transfer dari pemerintah pusat," katanya.

Ia menyampaikan untuk mengatasi hal tersebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan sejumlah kementerian sekaligus untuk menyerahkan proposal guna keberlanjutan pembangunan infrastruktur terbengkalai di Pariaman.

"Kami juga menjalin komunikasi dengan Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Kementerian Agama (Kemenag) Sumbar, diketahui biasanya di Kemenag ada untuk pembangunan masjid namun karena efesiensi anggaran, kita tunggu dulu," ujarnya.

Ia berharap keuangan negara segera membaik sehingga pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran yang besar untuk daerah itu sehingga pemerintah setempat dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur terbengkalai dan membangun fasilitas umum yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diketahui sejumlah pembangunan infrastruktur di Pariaman terbengkalai di antaranya masjid terapung dan kapal perang bekas untuk dijadikan museum. Setidaknya kedua infrastruktur di bidang agama dan edukasi yang dapat menunjang sektor pariwisata itu menghabiskan anggaran puluhan miliar namun belum bisa digunakan seperti yang direncanakan kepemimpinan daerah sebelumnya.

Sementara itu, Wali Kota Pariaman periode 2008-2013 dan 2013-2018, Mukhlis Rahman usai memberi sambutan sebagai tokoh masyarakat pada rapat paripurna di DRPD setempat meminta pemerintah daerah itu untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur terbengkalai dengan tidak melihat ide dan masa pembangunan kepemimpinan daerah karena dana negara sudah dikucurkan untuk itu.

"Saya melihat ada kapal di pantai Pariaman, saya tidak tahu bagaimana ada kapal di sana, tapi pemerintah dan DPRD setempat harus mengkaji mau dibawa kemana kapal itu," kata dia.

Hal tersebut, lanjutnya karena pemerintah bersama DPRD setempat telah menetapkan penggunaan anggaran melalui APBD untuk infrastruktur tersebut.

Ia juga meminta keberlanjutan pembangunan masjid terapung serta pemanfaatan jalan yang telah dibangun untuk peningkatan kunjungan wisatawan serta perekonomian masyarakat.

Ia menyadari kendala yang dihadapi pemerintah daerah karena efisiensi anggaran namun menurutnya hal tersebut dapat diatasi dengan mengurangi kegiatan tidak produktif dan uang jalan baik untuk eksekutif maupun legislatif.