Lubuk Sikaping (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat terus menunjukan komitmennya dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak sebagai daerah Kabupaten Layak Anak (KLA) didaerah setempat, Selasa.
Pemkab Pasaman yang saat ini sudah mendapat predikat KLA tingkat Madya, menargetkan dapat meraih KLA tingkat Nindiya pada tahun ini.
Bupati Pasaman Welly Suhery mengatakan bahwa kedepan akan terus meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak-anak dan perlindungan anak di wilayah setempat.
"Kita sangat bersyukur karena Kabupaten Pasaman bisa sampai pada tahap ini (tingkat Madya). Ini tentu akan menjadi motivasi dan semangat bagi kita untuk bangkit lebih baik lagi kedepannya," ungkap Welly Sihery.
Pemerintah daerah kata Welly telah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan menyusun regulasi diantaranya Perda Nomor 01 tahun 2024 , tentang penyelenggaraan KLA dan peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 tahun 2024 tentang pembentukan UPTD PPA.
"Waktu dekat akan dieksekusi dengan mengisi personil pada UPTD PPA Kabupaten Pasaman. Sehingga cita-cita mulia ini segera tercapai," katanya.
Sementara Kepala Dinas P3P2KB Furqan mengatakan bahwa Kabupaten Pasaman kembali mengikuti verifikasi lapangan Hybrid evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk tahun 2025 lewat zoom dengan Kementrian PPA.
"Tahun lalu Pemkab Pasaman meraih KLA tingkat Madya dari Kementerian PPA RI. Maka untuk tahun ini ditargetkan dapat memperoleh predikat tingkat Nindiya. Saat ini tengah verifikasi lapangan secara Hybrid," terang Furqan.
Furqan menjelaskan peran penting seluruh stakeholder baik SKPD, pihak swasta dan media sangat menentukan dalam pencapaian target KLA di daerah setempat.
"Pelaksanaanya Kabupaten layak anak dibagi menjadi lima klaster dengan beberapa poin penting yang dilaksanakan. Untuk klaster 1 tentang hak sipil dan kebebasan, pelayanan administrasi kependudukan di Panti Asuhan, inovasi untuk percepatan registrasi kelahiran, kepemilikan kutipan akta kelahiran dan KIA," katanya.
Selain itu, untuk klaster 1 ini juga dibentuk lembaga layanan informasi anak ditingkat Kabupaten, dan lembaga layanan informasi anak yang terstandardisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).
"Lembaga layanan Informasi Layak Anak (ILA), inovasi informasi layak anak , disamping juga dibentuk pelembagaan partisipasi anak," katanya.
Untuk klaster II lebih berfokus pada pencegahan dan penanganan perkawinan terhadap anak dengan penguatan kapasitas lembaga konsultasi penyedia layanan pengasuhan anak bagi orang tua dan keluarga.
"Ditambah dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI). Disamping itu perlu adanya standarisasi lembaga pengasuhan alternatif dan pengasuhan sementara. Pada klaster ini yang tak kalah pentingnya adalah dengan adanya program rute aman selamat ke dan dari sekolah," katanya.
Furqan juga menjelaskan untuk klaster III difokuskan pada persalinan di fasilitas kesehatan dengan mendeteksi status gizi balita, sekaligus dengan pemberian makan pada bayi dan anak usia dibawah dua tahun.
"Diklaster III ini juga sangat diperlukan fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah anak dengan lingkungan sehat dan menjamin kawasan tanpa rokok dan larangan Iklan Promosi dan Sponsor (IPS) rokok," katanya.
Lebih lanjut ia juga menjelaskan untuk klaster IV ini di beratkan pada Wajib belajar 12 tahun dengan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreatifitas dan rekreatif yang ramah anak.
Sementara untuk klaster lima dititik beratkan pada ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreatifitas dan rekreatif yang ramah anak.
"Disamping itu sangat diperlukan pencegahan dalam perlindungan khusus yang diselenggarakan ditingkat kecamatan, nagari (desa atau kelurahan)," katanya.
