Payakumbuh (ANTARA) - Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Payakumbuh menyatakan komitmennya untuk terus berperan aktif bersama pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
Ketua LKKS Kota Payakumbuh Eni Muis Zulmaeta di Payakumbuh, Jumat, mengatakan LKKS Payakumbuh terus membangun komunikasi dan kemitraan dengan berbagai potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) di Payakumbuh.
"Hal ini dilakukan untuk bersama-sama menangani permasalahan sosial yang kompleks dan beragam," kata Eni.
LKKS Payakumbuh juga telah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bersama pengurus LKKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) se-Sumatera Barat.
“Permensos Nomor 11 Tahun 2009 menjadi acuan dasar kami dalam menjalankan program dan kegiatan. Nilai logika, etika, dan estetika menjadi fondasi kerja seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bisa berjalan maksimal,” ujarnya.
Eni menjelaskan bahwa PPKS merupakan individu, keluarga, atau kelompok yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya akibat berbagai faktor seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, keterbelakangan, atau bencana.
Ia berharap LKKS dapat mendorong semua elemen masyarakat dan dunia usaha untuk terlibat aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.
“Kami menyadari bahwa persoalan sosial tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat juga harus terlibat langsung dalam mencari solusi. LKKS sebagai lembaga koordinatif merasa ikut bertanggung jawab dalam hal ini,” ucapnya.
Eni menyebutkan sejumlah kegiatan yang menjadi fokus LKKS ke depan, di antaranya mengoordinasikan program kesejahteraan sosial, mengembangkan model pelayanan, menggali potensi sumber kesejahteraan sosial, hingga pembinaan terhadap lembaga-lembaga sosial yang ada.
“Kami berharap Bimtek ini bisa menjadikan LKKS Payakumbuh sebagai role model dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan kesejahteraan sosial,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum LKKS Provinsi Sumatera Barat Harneli Mahyeldi mengatakan bahwa LKKS harus mampu menjadi penggerak perubahan sosial yang lebih luas dan mandiri.
“LKKS tidak hanya menjadi penghubung program kesejahteraan sosial, tetapi juga motor penggerak transformasi sosial yang mandiri,” kata Harneli.
Ia menegaskan bahwa LKKS sebagai lembaga non-pemerintah memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan kegiatan kesejahteraan sosial, khususnya yang dilakukan oleh LKS di berbagai daerah.
"Ini semua guna memenuhi kebutuhan dasar setiap masyarakat di Sumbar," ujarnya.
